Sekjen PDIP ke Kader: Jangan Salahgunakan Kekuasaan untuk Korupsi! | DEMOCRAZY News | Media Informasi Politik Penyeimbang -->

Breaking

logo

Selasa, 16 November 2021

Sekjen PDIP ke Kader: Jangan Salahgunakan Kekuasaan untuk Korupsi!

Sekjen PDIP ke Kader: Jangan Salahgunakan Kekuasaan untuk Korupsi!

Sekjen PDIP ke Kader: Jangan Salahgunakan Kekuasaan untuk Korupsi!

DEMOCRAZY.ID - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk membangun budaya antikorupsi dalam diri kader-kadernya dengan terus mengambil upaya pencegahan tindak pidana korupsi. 


Ia menyatakan, pihaknya terus mengingatkan seluruh kader agar tidak menyalahgunakan kekuasaan demi melanggengkan praktik rasuah. 


“Strategi pemenangan gotong royong juga dibangun dalam konteks sebagai upaya mencegah korupsi, dengan cara mengurangi biaya pemilu pada beban orang per orang,” kata Hasto dalam keterangan tertulis, Selasa (16/11/2021). 


Hasto mengatakan DPP PDIP secara rutin mengingatkan kepada kader PDIP untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan. Namun, tak bisa dipungkiri masih ada kader yang tersangkut kasus korupsi.


"Meski sudah diingatkan berulang kali, masih saja terjadi persoalan tersebut. Disiplin dan kesadaran untuk tidak korupsi inilah yang terus dibangun Partai," kata Hasto.


Ia menyebut, pihaknya memiliki beberapa upaya untuk melakukan pencegahan korupsi terhadap kader seperti dengan menggelar psikotes dan sekolah partai yang bersifat wajib bagi setiap kader partai. 


“Karena psikotest ini juga mengukur aspek integritas. Sekolah Partai membangun kesadaran agar kekuasaan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya tanpa korupsi,” ujarnya. 


Selanjutnya, terus membangun sistem kepartaian. Peraturan partai mengatur sanksi yang tegas bagi seluruh pimpinan atau unsur struktural partai yang menyalahgunakan kekuasaan. 


Menurut dia, PDIP memiliki kejelasan peraturan partai tentang bagaimana menjadi anggota legislatif, kepala daerah, wakil kepala daerah, ataupun pimpinan legislatif dan juga pimpinan partai. 


“Maka berbagai bentuk ‘korupsi di internal Partai’ dapat diperangi. Sebagai contoh dengan menghilangkan mekanisme one man, one vote dan one value dalam pemilihan pimpinan Partai dan diganti dengan merit system, termasuk musyawarah, maka biaya dapat ditekan,” ujar Hasto. [Democrazy/ktv]