DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen DPP PDIP) Hasto Kristiyanto meneguhkan komitmen membangun budaya antikorupsi dalam diri kader-kader partainya dengan terus melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
Oleh karena itu, Hasto menyatakan pihaknya telah membuat sejumlah upaya membangun budaya pencegahan korupsi.
Pertama, memastikan psikotes dan Sekolah Partai bersifat wajib bagi setiap kader partai.
“Karena psikotes ini juga mengukur aspek integritas. Sekolah Partai membangun kesadaran agar kekuasaan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya tanpa korupsi,” kata Hasto usai mengikuti kuliah dari Ketua KPK Firli Bahuri di acara Pendidikan Kader Nasional (PKN) PDIP, Selasa (16/11).
Kedua, terus membangun sistem kepartaian. Peraturan partai mengatur sanksi yang tegas bagi seluruh pimpinan atau unsur struktural yang menyalahgunakan kekuasaan.
Hasto menjelaskan PDIP memiliki kejelasan peraturan partai tentang bagaimana menjadi anggota legislatif, kepala daerah, wakil kepala daerah, ataupun pimpinan legislatif dan pimpinan partai.
“Maka berbagai bentuk ‘korupsi di internal partai’ dapat diperangi. Sebagai contoh, dengan menghilangkan mekanisme one man one vote dan one value dalam pemilihan pimpinan partai, kemudian diganti dengan merit system, termasuk musyawarah sehingga biaya dapat ditekan,” papar Hasto.
Ketiga, pimpinan pusat partai terus mengingatkan kader agar tidak menyalahgunakan kekuasaan.
Dia menuturkan strategi pemenangan gotong royong juga dibangun dalam konteks upaya mencegah korupsi.
“Dengan cara mengurangi biaya pemilu pada beban orang per orang,” jelas Hasto.
Dia mengatakan DPP PDIP secara rutin mengingatkan kader partai agar tidak menyalahgunakan kekuasaan.
Namun, tidak bisa dipungkiri masih ada oknum kader yang terjerat kasus rasuah.
"Meski sudah diingatkan berulang kali, masih saja terjadi persoalan tersebut. Disiplin dan kesadaran untuk tidak korupsi inilah yang terus dibangun partai," urai Hasto Kristiyanto.
Firli Bahuri dalam materi kuliahnya di hadapan kader PDIP yang menjadi peserta PKN menyatakan mengatakan setiap partai politik memang harus membangun sikap dan perubahan perilaku anggotanya dalam mewujudkan budaya antikorupsi.
Setiap parpol seharusnya memang membangun sistem pendidikan kader yang menanamkan nilai-nilai antikorupsi.
“Kita tanamkan kepada diri kita dan segenap masyarakat kita sehingga menjadi karakter-karakter, individu-individu, yang baik. Karena kita ingin membangun budaya antikorupsi,” kata Firli.
Mantan kepala Baharkam Polri itu mengatakan hal ini makin penting dilakukan, karena rakyat Indonesia memiliki musuh bersama, yakni korupsi, kejahatan terorisme serta narkoba.
“Bersama dengan musuh lainnya, baik bencana alam maupun nonalam seperti Covid-19. Mari bangun kebersamaan sehingga kita bisa melewati krisis ini,” pungkas Firli. [Democrazy/jpnn]
