Moeldoko Diusir Massa Aksi Kamisan di Semarang, Diteriaki: 'Pelanggar HAM Tak Boleh Bicara HAM!' | DEMOCRAZY News | Indonesian Political News -->

Breaking

logo

Kamis, 18 November 2021

Moeldoko Diusir Massa Aksi Kamisan di Semarang, Diteriaki: 'Pelanggar HAM Tak Boleh Bicara HAM!'

Moeldoko Diusir Massa Aksi Kamisan di Semarang, Diteriaki: 'Pelanggar HAM Tak Boleh Bicara HAM!'

Moeldoko Diusir Massa Aksi Kamisan di Semarang, Diteriaki: 'Pelanggar HAM Tak Boleh Bicara HAM!'

DEMOCRAZY.ID - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko diusir sekelompok masa aktivis Hak Asasi Manusia saat mendatangi Aksi Kamisan di Semarang.


Aksi pengusiran terhadap Moeldoko terekam dalam video-video yang beredar di media sosial Kamis, 18 November 2021 hari ini.


Terlihat Moeldoko berupaya mengajak massa aksi untuk berkomunikasi namun tetap ditolak. 


Baru saja memegang pengeras suara, Moeldoko sudah diteriaki.


"Para pelanggar HAM tidak boleh bicara HAM," teriak salah satu massa aksi.


Tak sendirian, Moeldoko datang menemui massa aksi bersama Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara dan Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani.


Meskipun terus disela, Moeldoko tampak tak menyerah berusaha memberikan pernyataan melalui pengeras suara yang dipegangnya.


Usut punya usut, aksi tersebut bermula karena massa merasa tak terima pemerintah menggelar Festival HAM di tengah pelanggaran HAM yang belum selesai selama bertahun-tahun.


Tak sampai disitu, massa aksi juga protes Festival HAM 2021 digelar dengan memberikan panggung kepada para pelanggar HAM.


Bahkan dalam gelaran acara tersebut, Moeldoko menjadi salah satu pembicara dan langsung menemui para peserta aksi.


Melansir Antara, disebutkan bahwa berdasarkan informasi dari pihak KSP, Moeldoko bersikap tenang dan mendengarkan aspirasi massa tersebut.


"Kita hormati dan kita dengar aspirasinya. Pemerintah anti kritik," ujar Moeldoko.


Moeldoko menambahkan bahwa pemerintah selama ini serius dalam penyelesaian berbagai kasus dan persoalan HAM yang ada.


"Pemerintah memiliki komitmen kuat untuk menyelesaikan masalah HAM, karena ini merupakan salah satu janji Presiden yang harus dituntaskan," tegasnya. [Democrazy/galamed]