DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Gaya komunikasi publik khas Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang meledak-ledak terkait road map mobil listrik (electric Vehicle atau eV) yang sedang dikerjakan dan dikembangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadi sorotan.
Pasalnya, Ahok lewat sebuah video berjudul “Pejabat Tidak Boleh Takut untuk Mengeksekusi” yang diunggah di akun YouTube pribadinya, Panggil Saya BTP, seolah menggugat rencana pemerintah dan ingin membawa masalah internal korporasi ke ruang publik.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin bahkan menilai wajar jika sebagian kalangan khawatir jika gaya bicara meledak-ledak Ahok dapat menciptakan kesalahpahaman di tengah masyarakat dan tidak sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Seharusnya, persoalan korporasi seperti ini dibicarakan secara internal.
Setelah menjadi satu kebijakan yang solid, menjadi kewajiban bagi semua elemen di dalam korporasi untuk berjalan di alur yang sama.
"Begitulah jika Komut Pertamina-nya politisi. Selalu akan membangun citra diri untuk kepentingan pribadi. Hal-hal yang konsumsi internal, tak bagus diumbar ke luar. Kecuali soal korupsi. Kalau soal korupsi umbar saja ke luar," kata Ujang Komarudin, Rabu (24/11).
Menurut pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini, gaya bicara Ahok yang meledak-ledak itu tidak bagus secara politik maupun komunikasi.
Sebaiknya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu cukup menjelaskan saja dengan bahasa sederhana dan bahasa bijak.
"Perlu dikontrol setiap ucapan itu. Apalagi keluar dari mulut seorang Komut Pertamina," katanya. [Democrazy/rmol]
