DEMOCRAZY.ID
Dia mengutip data Economical Intelligence Unit (EUI) yang menyebut indeks penilaian demokrasi Indonesia pada tahun 2015 memegang skor 7,03.
Sementara tahun 2020 kata dia, indeks demokrasi di Indonesia hanya mendapat 6,30 poin.
Dewi mengkritik kondisi di Indonesia yang mereduksi nilai demokrasi hanya sebatas sudah menyelenggarakan pemilu.
Diingatkan Dewi dengan nada menyindir bahwa Adolf Hitler pun memimpin Jerman setelah terpilih dalam pemilu.
"Jadi jangan kita mereduksi hal-hal demokrasi hanya sekadar pemilu. Hitler juga dipilih secara elektoral dulu, menang pemilu dia. Tapi dia menjalankan politik yang tidak demokratis," ujar Dewi dalam webinar Habibie Center, Kamis (11/10).
Menurut Dewi, demokrasi yang substantif merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat.
Baik perlindungan terhadap hak sipil, hak politik, dan lainnya.
Tak sampai di situ, menurut Freedom House Democracy Index, skor penilaian hak politik dan hak sipil Indonesia juga semakin turun terhitung sejak 2017 hingga 2021.
Hak politik Indonesia pada 2017 tercatat mendapat poin 31/40, sedangkan hak sipil sebesar 34/40.
Sedangkan, tahun 2021, hak politik Indonesia menurun menjadi 30/40, terlebih hak sipil merosot tajam menjadi 29/40.
Dewi menilai tanpa perlindungan terhadap hak sipil dan hak politik, suatu negara atau pemerintahan tidak bisa disebut demokratis.
"Demokrasi itu memang [ada] pemilihan, ada yang berkontestasi, dan yang menang diberi hak berkuasa. Tapi prinsip demokrasi bukan winner takes all, [lalu] yang kalah dimarjinalkan," papar Dewi.
Dewi kemudian menyinggung soal indikasi kemunculan oligarki saat ini. Menurut dia, penting untuk memegang prinsip majority rules, minority rights.
Artinya, kelompok mayoritas memiliki kesempatan untuk menentukan kebijakan yang dibutuhkan, namun pada saat bersamaan kelompok minoritas tetap diberi haknya.
"Jadi bukan untuk oligarki, bukan untuk hegemoni winner takes all. Kalo winner takes all itu tidak demokratis," tambah Dewi.
