Kenapa Bio Farma Nggak Ikut Bisnis PCR, Dilarang Erick Thohir Kah? | DEMOCRAZY News | Media Informasi Politik Penyeimbang -->

Breaking

logo

Selasa, 09 November 2021

Kenapa Bio Farma Nggak Ikut Bisnis PCR, Dilarang Erick Thohir Kah?

Kenapa Bio Farma Nggak Ikut Bisnis PCR, Dilarang Erick Thohir Kah?

Kenapa Bio Farma Nggak Ikut Bisnis PCR, Dilarang Erick Thohir Kah?

DEMOCRAZY.ID - Dugaan adanya isu keterlibatan menteri dalam bisnis PCR, diangkat dalam forum rapat dengar pendapat perusahaan BUMN farmasi bersama Komisi VI DPR di gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/11). 


PT Bio Farma ditanya mengapa lembaganya tidak mengambil peran dalam bisnis PCR.


Adalah anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP, Mufti Aimah Nurul Anam yang mempertanyakan hal itu kepada Dirut PT Bio Farma Honesti Basyir. 


Mufti mempertanyakan layanan PCR PT Bio Farma dan perusahaan BUMN farmasi lainnya yang tidak terlihat di sekitar masyarakat.


Sebaliknya, justru swasta yang paling banyak mengambil bisnis tersebut. 


“Coba keliling Jakarta. Selalu yang ada drive thru, ada PCR di pinggir jalan. Lalu, promo-promo hanya Bumame dan Quick Test. Tapi, saya belum lihat ada Indo Farma, Kimia Farma, Bio Farma, Phaprops,” ujar Mufti.


Padahal, lanjutnya, bisnis PCR itu bisa menurunkan harga PCR saat ini. Selain itu, masyarakat juga lebih mudah mengakses tes PCR.


“Faktanya kita nggak lihat itu. Seharusnya BUMN perlu ambil bagian di situ. Ada dua manfaat. Pertama pendapatan secara korporasi akan baik untuk Kimia Farma maupun Bio Farma. Yang kedua bisa menekan harga di masyarakat,” lanjutnya.


Tetapi, PT Bio Farma tidak melakukan hal tersebut. Mufti mencurigai Bio Farma dan perusahaan BUMN lainnya dilarang oleh Menteri BUMN Erick Thohir untuk ambil bagian bisnis PCR.


“Saya bertanya, sebenarnya PT Bio Farma punya banyak hal terkait komponen dasar melakukan PCR. Termasuk bahan reagen. Tetapi kenapa tidak ada inisiatif untuk melakukan berbisnis di bidang ini. Yang ambil malah swasta. 


Apa ini dicegah oleh Pak Menteri? Yang kemudian dia mengambil bisnis di sektor ini? Apa Anda memang nggak punya inisiatif atau memang sama Menterinya nggak boleh berbisnis di industri ini?” tanya Mufti.


Pertanyaan serupa juga disampaikan anggota Komisi VI DPR Fraksi Gerindra, Andre Rosiade. 


Dia meminta agar Honesti jujur menyebut jika memang ada arahan dari Menteri BUMN Erick Thohir agar tidak bisnis PCR.


“Pak Mufti kan sempat tanya apa memang ada arahan Pak Menteri supaya nggak main PCR? Ini supaya clear juga. Supaya nggak ada tuduhan aneh-aneh,” timpal Andre.


Menjawab pertanyaan tersebut, Honesti membantah ada larangan dari Erick Thohir. Dia menyebut bisnis PCR memang sudah dilakukan pihaknya. 


“Nggak ada larangan. Karena memang lab ini sudah merupakan bisnisnya Kimia Farma,” jawab Honesti.


Dia pun menjelaskan justru Erick Thohir meminta agar perusahaan BUMN farmasi berkontribusi terkait PCR. 


Pihaknya juga sudah melakukan bisnis tersebut dari awal.


“Kementerian BUMN minta pada kita untuk lebih memberikan kontribusi. Karena memang ada kelangkaan dari lab yang memiliki kemampuan. Kalau kita sudah bisnis dari awal. Termasuk yang melatih nakes kita untuk lakukan PCR,” pungkas Honesti. [Democrazy/fin]