Jokowi Klaim Banjir Sintang Gegara Kerusakan Lingkungan Berpuluh Tahun, Demokrat: Keliru Besar! | DEMOCRAZY News | Media Informasi Politik Penyeimbang -->

Breaking

logo

Kamis, 18 November 2021

Jokowi Klaim Banjir Sintang Gegara Kerusakan Lingkungan Berpuluh Tahun, Demokrat: Keliru Besar!

Jokowi Klaim Banjir Sintang Gegara Kerusakan Lingkungan Berpuluh Tahun, Demokrat: Keliru Besar!

Jokowi Klaim Banjir Sintang Gegara Kerusakan Lingkungan Berpuluh Tahun, Demokrat: Keliru Besar!

DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut banjir yang terjadi di Sintang, Kalimantan Barat, disebabkan karena kerusakan lingkungan di daerah tangkapan hujan. Partai Demokrat tak sependapat dengan Jokowi.


"Apa yang disampaikan pak Jokowi itu tentu keliru besar jika mengatakan kerusakan catchment area di DAS (Daerah Aliran Sungai) hulu Sungai Kapuas sudah berpuluh-puluh tahun," ujar Wasekjen Demokrat Irwan, Rabu (17/11/2021).


Menurutnya, banjir besar dan berlangsung lama di Sintang baru terjadi saat ini. Terakhir kali banjir besar terjadi pada tahun 1980-an.


"Itu artinya ada perubahan tutupan lahan yang masif beberapa tahun terakhir ini di DAS hulu Sungai Kapuas," kata Irwan.


Irwan juga berkomentar terkait solusi yang ditawarkan Jokowi untuk mengatasi banjir di Sintang dan sekitarnya. 


Lagi-lagi, anggota komisi V DPR RI itu tak sependapat dengan Jokowi.


"Solusi yang ditawarkan pak Jokowi juga yang akan bangun persemaian dan laksanakan penghijauan di DAS hulu sungai Kapuas tidak efektif dan hanya akan menghabiskan uang negara melalui kegiatan Rehabilitai Hutan dan Lahan Kemen LHK yang terbukti gagal dalam keberhasilan tumbuh selama ini," imbuh Irwan.


Irwan mengatakan penghijauan di Areal Penggunaan Lain akan sulit dilakukan jika lahan yang ada memiliki izin usaha perkebunan dan tambang. Begitu pula dengan reboisasi di kawasan hutan yang, nilai Irwan, tak efektif.


"Yang paling tepat adalah mereview Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi Kalbar juga RTRW Kabupaten di hulu DAS sungai Kapuas," tutur Irwan.


"Jangan ada lagi penerbitan izin perkebunan, tambang juga HPH (hak pengusahaan hutan) dan HTI (hak tanaman industri) di hulu sungai Kapuas. Itu kunci pengendalian banjir di sepanjang DAS Kapuas," ungkapnya.


Irwan mengusulkan kabupaten-kabupaten yang berada di DAS hulu Sungai Kapuas dijadikan Kabupaten Konservasi dengan insentif Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat tiap tahunnya untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan di sana. 


Menurutnya, akan sangat berbahaya jika DAS hulu Sungai Kapuas rusak, maka akan berpengaruh kepada kabupaten-kabupaten di sepanjang sungai di bawahnya.


"Tidak boleh ada penerbitan ijin perkebunan sawit dan tambang baru. Izin lokasi ataupun HGU perkebunan sawit eksisting saat ini yang belum ada pembukaan lahan segera dicabut dan tutupan lahannya dipertahankan serta lahannya dikembalikan jadi kawasan hutan," imbuhnya. [Democrazy/dtk]