DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar menjelaskan isi materi video Youtube yang dilaporkan oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam agenda pemeriksaan kepada polisi, Senin (22/11).
"Tadi agendanya undangan klarifikasi saksi, dan kami datang ke sini untuk memberikan keterangan soal klarifikasi tersebut. Kami sudah berikan keterangan secara tertulis kepada para penyelidik," ujarnya kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Senin (22/11).
Haris mengatakan, dalam agenda pemeriksaan tersebut ada tiga pokok bahasan yang ia sampaikan kepada pihak polisi.
Pertama, ia melakukan klarifikasi terkait akun Youtube yang digunakan untuk mengunggah video tersebut.
Kedua, materi klarifikasi yang ia sampaikan berkaitan dengan tujuan serta peruntukkan akun Youtube tersebut.
Terakhir, dirinya juga menyampaikan klarifikasi terkait materi dari video Youtube yang dilaporkan oleh LBP.
"Saya jelaskan sebagaimana di materi Youtube itu. Terkait situasi di Papua yang juga punya korelasi dengan banyak hal kepentingan publik yang lebih luas lagi," ujarnya.
Lebih lanjut Haris mengatakan, seharusnya negara serta pejabat publik di dalamnya, dapat menyelesaikan problem-problem yang saat ini masih terjadi di Papua.
Ketimbang sibuk ingin memidanakan ataupun mengaudit para LSM maupun aktivis.
Terlebih, problem-problem tersebut sudah ia sampaikan bersama Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti dalam video yang kini dilaporkan kepada polisi.
"Terbukti apa yang kita bahas di Papua itu soal praktik bisnis, soal kekerasan. Toh di papua saat ini situasi tambah memburuk. Bahkan, polisi pun jadi korban," tuturnya.
"Jadi daripada pidanakan saya lebih baik penguasa di Republik ini segera urus Papua supaya damai, supaya enggak ada korban. Bukan cuma kalau saya dibilang orang suka belain Papua, saya mau menegaskan sekali lagi yang jadi korban banyak," imbuhnya.
Sebelumnya, pengacara Luhut, Juniver Girsang menyampaikan bahwa pihaknya akan segera melayangkan gugatan Haris dan Fatia secara perdata senilai Rp100 miliar. Langkah ini diambil setelah mediasi antara kedua pihak gagal.
"Tidak ada titik temu mediasi, dan proses hukum tetap berjalan, gugatan perdata juga akan segera kami layangkan," ucap Juniver. [Democrazy/cnn]
