DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo disebut-sebut telah memiliki dukungan finansial dari para Taipan.
Menanggapi kabar didukungnya Ganjar Pranowo oleh para taipan, Ahli hukum tata negara Refly Harun pun angkat suara.
Refly Harun mengatakan, meski tersebut belum diketahui kebenarannya, tetapi perlu dianalisis mengenai dirusaknya demokrasi oleh percukongan dan segelintir elit yang berambisi memperebut kekuasaan dengan cara yang mudah.
Refly Harun pun mengungkit tentang diterapkannya presidential threshold yang menurutnya akan memudahkan intervensi para cukong.
"Demokrasi kita ini dirusak oleh percukongan, dirusak oleh segelintir elit yang berambisi merebut kekuasaan dengan cara mudah dan murah. Dengan cara mudah terutama, yaitu dengan menerapkan misalnya presidential threshold itu. Itu jelas. Agar tidak ada lagi calon yang bisa nyalon selain dua pasangan saja," kata Refly Harun, dikutip dari kanal YouTube Refly Harun pada Sabtu, 13 November 2021.
"Kemudian, setelah itu percukongan yang akan menentukan, karena kita tahu Pilpres itu mahalnya minta ampun, bisa triliunan. Karena itu, kalau bangsa ini punya niat yang bagus, maka seharusnya presidential threshold hilang," sambungnya.
Menurut Refly Harun, transparansi penggunaan anggaran kampanye sangat diperlukan untuk menghalau kepentingan para cukong.
Dia mengatakan, meski secara teoretis ada transparansi dana kampanye, sayangnya hal tersebut dinilainya tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Pasalnya menurutnya, para cukong telah memiliki cara untuk menyalurkan uang mereka sehingga lepas dari monitoring Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
"Jadi Ganjar ini hanya isu saja ya, belum tentu juga benar. Tetapi percukongan atau pertaipanan itu sudah menjadi rahasia umum. Hanya masalahnya kepada siapa cukong dan taipan itu akan meletakan pundi-pundinya dalam pemenangan Pilpres tahun 2024," ujarnya.
Dia pun mengajak agar masyarakat memiliki komitmen untuk menghalangi para calon yang dibiayai oleh cukong dan oligarki.
"Kita harus punya komitmen untuk menghalangi, untuk menghujat siapa saja calon-calon yang memang dibiayai oleh para cukong, dibiayai oleh para oligarki bisnis, dibiayai oleh kekuatan-kekuatan finansial yang bakal mengendalikan negara. Siapa pun presidennya misalnya," tegasnya.
Refly menilai, dibukanya keran persaingan sangat dibutuhkan untuk memunculkan calon-calon terbaik meski tak memiliki kekuatan finansial.
Dia pun mengimbau agar masyarakat tak memilih calon-calon tertentu berdasarkan money politics atau politik uang. [Democrazy/pkry]
