Erick Thohir Diduga Bikin BUMN Hancur, Said Didu Ungkap Hal di Luar Dugaan | DEMOCRAZY News | Media Informasi Politik Penyeimbang -->

Breaking

logo

Senin, 08 November 2021

Erick Thohir Diduga Bikin BUMN Hancur, Said Didu Ungkap Hal di Luar Dugaan

Erick Thohir Diduga Bikin BUMN Hancur, Said Didu Ungkap Hal di Luar Dugaan

Erick Thohir Diduga Bikin BUMN Hancur, Said Didu Ungkap Hal di Luar Dugaan

DEMOCRAZY.ID - Mantan sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu mengungkapkan hal di luar dugaan terkait kepemimpinan Erick Thohir di perusahaan milik negara.


Pada 23 Oktober 2019, Erick Thohir ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo atau yang biasa disapa Jokowi sebagai Menteri BUMN.


Saat ini setelah dua tahun memimpin BUMN, terdapat sejumlah permasalahan di aset milik negara tersebut.


Terjadinya sejumlah permasalahan tersebut membuat Erick Thohir diduga sebagai biang kerok yang membuat BUMN hancur.


Dilansir dari YouTube MSD, Said Didu mengungkapkan hal di luar dugaannya terkait kepemimpinan Erick Thohir di BUMN.


"Pernyataan pertama saya adalah siap-siap mencuci piring di BUMN dan panen proyek mangkrak. Nah, ternyata di luar dugaan saya, malah sekarang meningkat menjadi mengumpulkan piring pecah di BUMN karena agendanya betul-betul semua penyelamatan," kata Said Didu.


Said Didu juga membandingkan kondisi BUMN saat ini dengan masa lalu.


Pada masa lalu, dikatakan lebih lanjut oleh Said Didu, ia dengan para pekerja di Kementerian BUMN memiliki agenda tiap tiga bulan untuk melaporkan laba yang diperoleh.


Namun, kondisi BUMN saat ini tidak seperti masa lalu.


"Sekarang yang muncul terus itu yang bangkrut yang mana, yang mau dijual asetnya yang mana, kemudian yang mau dibubarkan yang mana, dan yang sedang dikorupsi yang mana," ujar Said Didu.


Menurut Said Didu, kondisi BUMN yang saat ini sedang dalam banyak masalah bukan merupakan hasil kerja Erick Thohir.


"Nah yang saya ingin katakan bahwa ini bukanlah hasil kaya pak Erick, tapi minimal salahnya adalah melanjutkan kerusakan yang sudah ada diperusahaan itu. Jadi maksudnya itu menempatkan orang-orang tidak profesional di BUMN kemudian berbagai hal dilakukan," ucapnya. 


Pemerintah Disebut Selalu Salahkan Garuda Indonesia, Said Didu Ungkap Solusi Selamatkan Maskapai Pelat Merah


Erick Thohir Diduga Bikin BUMN Hancur, Said Didu Ungkap Hal di Luar Dugaan

Solusi untuk menyelamatkan Garuda Indonesia diungkapkan mantan sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu.


Garuda Indonesia sedang dalam krisis dan diambang kebangkrutan dengan ancaman pembubaran.


Meskipun demikian, Said Didu mengungkapkan masih ada harapan untuk memperbaiki Garuda Indonesia.


"Solusi yang pertama, cek apakah betul sewa pesawat itu mahal dengan membandingkan sejumlah aspek dalam sewa tersebut termasuk konfigurasi yang dimiliki pesawat yang disewa," kata Said Didu dikutip dari YouTube MSD.


Dalam pengecekan tersebut, harga sewa yang mahal bukan berarti berasal dari mark up, tetapi bisa disebabkan faktor lainnya seperti berbedanya sistem pembayaran yang dilakukan.


"Solusi yang kedua yaitu hitung kerugian negara. Apabila Garuda Indonesia dibubarkan, masih ada wilayah abu-abu dalam pembubaran BUMN. Kalau BUMN dibubarkan, pemegang saham akan menanggung semua kerugian tersebut," ujar Said Didu.


Dikatakan lebih lanjut oleh Said Didu, pemerintah harus mengambil satu dari dua pilihan yang tersedia.


"Kalau utangnya sekarang Rp100 triliun, apakah pemerintah rela rakyat membayar utang atau apakah pemerintah rela rakyat menyuntik Garuda Indonesia dan dijanjikan akan sehat dengan melakukan perbaikan di dalam Garuda Indonesia? Itu yang sebenarnya harus dilakukan dan harus transparan," ucap Said Didu.


Said Didu mengkritik sikap pemerintah yang terus menerus menyalahkan BUMN tetapi tidak memberikan solusi untuk permasalahan yang ada.


"Kata-kata yang selalu keluar yaitu menyalahkan Garuda Indonesia tetapi tidak ada menyatakan perbaikan apa yang akan dilakukan untuk Garuda Indonesia. Tugas pemerintah itu memperbaiki yang tidak baik dari pemerintahan sebelumya. Kalau tidak mau, ya jangan ambil alih pemerintah," tuturnya. [Democrazy/pkry]