Emil Salim: Menteri Itu Tak Boleh Ngumpet di 'Ketiak' Presiden Demi Kepentingan Pribadi | DEMOCRAZY News | Media Informasi Politik Penyeimbang -->

Breaking

logo

Sabtu, 13 November 2021

Emil Salim: Menteri Itu Tak Boleh Ngumpet di 'Ketiak' Presiden Demi Kepentingan Pribadi

Emil Salim: Menteri Itu Tak Boleh Ngumpet di 'Ketiak' Presiden Demi Kepentingan Pribadi

Emil Salim: Menteri Itu Tak Boleh Ngumpet di 'Ketiak' Presiden Demi Kepentingan Pribadi

DEMOCRAZY.ID - Emil Salim berbagi petuah dari orangtuanya saat dia diangkat sebagai Menteri Perhubungan Indonesia.


Untuk diketahui, Emil Salim pernah menjabat sebagai menteri lima kali selama 22 tahun.


Setelah tak jadi menteri, Emil Salim juga diminta untuk menjadi tim penasihat presiden.


Di samping itu, ketika menjadi menteri Emil Salim diwanti-wanti agar tak berlindung di belakang presiden dan selalu menjalan tugas semana mestinya.


"Ketika diangkat jadi Menteri, nasehat orang-tua: "Jalankan tugas selaku Pembantu Presiden dengan sikap selalu melindungi beliau melaksanakan tugas bagi kepentingan bangsa dan negara," katanya, sebagaimana dikutip dari akun Twitter @emilsalim2010 pada Sabtu, 13 November 2021.


Emil Salim: Menteri Itu Tak Boleh Ngumpet di 'Ketiak' Presiden Demi Kepentingan Pribadi


"Jangan sekali-kali kau berlindung di belakang Presiden untuk kepentingan diri pribadi dan konco2mu," sambungnya.


Untuk diketahui, Emil Salim pernah menjabat sebagai Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara merangkap Wakil Kepala Bappenas (1971-1973), Menteri Perhubungan (Kabinet Pembangunan II 1973-1978).


Menteri Negara Urusan Kependudukan dan Lingkungan Hidup Kabinet Pembangunan III (1978-1983), Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Kabinet Pembangunan IV-V 1983-1993).


Jabatan terakhir Emil Salim di Kabinet Soeharto adalah Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup pada tahun 1993.


Setelah rezim Soeharto tumbang pada tahun 1998, bukanlah akhir kariernya di istana.


Pada tahun 1999, ia kembali dekat dengan istana. Ia ditunjuk menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh rezim baru Presiden Abdurrahman Wahid.


Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ia menjabat yang sama.


Bahkan periode berikutnya, ia menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden hingga 2014. [Democrazy/pkry]