DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Dua menteri Jokowi disebut-sebut menjadikan tes PCR sebagai lahan bisnis.
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir diisukan mengambil keuntungan lewat GSI Lab.
Isu tersebut sampai berujung dilaporkannya Erick Thohir dan Luhut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Keduanya pun sudah berulang kali membantah mendapatkan keuntungan pribadi dari tes PCR di masa pandemi ini.
Terbaru, Erick Thohir mengatakan semua kebijakan terkait penanganan pandemi COVID-19 diputuskan dalam rapat terbatas bersama Presiden Jokowi.
Sehingga tidak mungkin dirinya bisa mengintervensi keputusan tersebut.
Dalam webinar bertajuk Kontroversi Tes PCR yang digelar Universitas Islam Indonesia, Erick Thohir bahkan membeberkan sejumlah kontribusi dirinya dalam BUMN untuk penanganan pandemi COVID-19.
"Sejak awal pandemi saya arahkan BUMN turut serta dalam upaya penanganan COVID-19 yang sebenarnya bukan tupoksi kami. Kami adalah korporasi, sepertiga kekuatan ekonomi ada di BUMN," jelas Erick dalam acara yang disiarkan virtual, Kamis (18/11).
Erick Thohir mengungkapkan, sejak pandemi baru merebak di Tanah Air, dirinya sudah terlibat dalam urusan mencari vaksin.
Saat itu, ia berangkat ke sejumlah negara bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
"Tapi karena alasan tanggung jawab kemanusiaan kita intervensi berbagai kebijakan. Baik pengadaan vaksin saat awal ketika saya dan Bu Menlu berangkat cari vaksin ke China, ke Inggris, lalu bagaimana ditugaskan distribusi sampai ke provinsi," sambungnya.
Setelah itu, masih di bulan Maret 2020, Kementerian BUMN juga membantu PUPR dalam kesiapan Wisma Atlet menjadi tempat karantina pasien COVID-19.
Pada bulan yang sama juga, sebanyak 73 jaringan rumah sakit BUMN disiapkan buat menampung pasien COVID-19.
"Pada 6 Juni 2020 kita resmikan RS Modular Simprug. 12 Juni 2020 kami kenalkan Peduli Lindungi yang hari ini baru dipakai di mana-mana," ujar Erick Thohir.
Selanjutnya, pada 7 Desember 2020 Indonesia kedatangan vaksin pertama dari Sinovac.
Erick mengatakan, vaksin yang awalnya ditolak tersebut kini menjadi rebutan di mana-mana.
Terkait pelaksanaan kebijakan tes PCR, kata Erick, Kementerian BUMN punya andil dalam hal menyediakan 18 lab yang tersebar di jaringan rumah sakit BUMN dan pemerintah daerah.
"Awalnya saya ingat sekali (harga tes PCR) ada yang Rp 2 juta, Rp 5 juta. Alhamdulillah hari ini Rp 300 ribu," pungkas Erick Thohir. [Democrazy/kmpr]
