DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Langkah yang diambil Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko disebut sebagai aksi pencitraan.
Moeldoko mengambil langkah untuk mendatangi mahasiswa yang melakukan Aksi Kamisan di Semarang, Kamis, 18 November 2021.
Aksi yang identik dengan payung hitam tersebut merupakan langkah mahasiswa dan sejumlah masyarakat lain menuntut adanya keadilan HAM (Hak Asasi Manusia).
Sebelumnya, aksi Kamisan hanya dilakukan di Monas dengan peserta mahasiswa dan ibu-ibu yang kehilangan anak-anaknya terutama saat reformasi 1998 maupu G 30 S/PKI.
Kemudian aksi Kamisan tersebut kini dilakukan di sejumlah provinsi setelah menjadi kegiatan rutin yang dilakukan di Monas.
Dilansir dari YouTube Rocky Gerung, ia berujar jika kedatangan Moeldoko hanya untuk mencari kamera ketika menyambagi mahasiswa yang melakukan aksi Kamisan.
"Itu di sekeliling pak Moeldoko kan ada aktivis semua yang mendampngi. Itu artinya memang sekadar pencitraan saja," kata Rocky Gerung.
Dikatakan lebih lanjut oleh Rocky Gerung, sebelumnya tidak ada orang dari Istana Presiden yang datang untuk berorasi dengan mahasiswa tersebut.
"Kalau betul-betul ada konsep, kenapa menunggu di Semarang? Tanpa adanya Kamisan pun setiap kasus pelanggaran HAM mestinya KSP bereaksi, tetapi ini enggak," ujar Rocky Gerung.
"Jadi sebetulnya pak Moeldoko mau cari kamera juga di situ dan akhirnya diusir yang terekam oleh kamera juga," tutur Rocky.
Penilaian Rocky Gerung terhadap aksi Moeldoko berlandaskan tidak adanya pergerakan untuk mengusut tragedi kilometer 50 hingga saat ini.
"Enggak ada sedikit pun sinyal istana bahwa istana peduli dengan pelanggaran HAM. Namun, kasus ini mau dilihat sebagai sesuatu yang memang pemerintah tidak peduli karena pemerintah tidak mampu menghasilkan keadilan," ujar Rocky Gerung.
Selain itu, Moeldoko disebut sebagai tumbal yang kena batu dari kemarahan massa kepada istana yang seolah tidak peduli dengan pelanggaran HAM di Indonesia.
Pasalnya, Moeldoko juga masih memiliki sejumlah kasus yang hingga saat ini belum terselesaikan.
"Jangan sampai soal semacam ini dianggap sebagai hal yang melecehkan pejabat. Ini bukan soal itu. Masalahnya ini sudah ratusan kali ditunggu saat kamisan di Monas tetapi tidak ada yang mau keluar. Sekarang giliran ada isu mau reshuffle kabinet, semua menteri buru-buru agar seolah terlihat menyelamatkan demokrasi," tuturnya. [Democrazy/pkry]
