DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengomentari instruksi terbaru yang dirilis eks pentolan FPI Habib Rizieq Shihab.
Adapun Habib Rizieq menginstruksikan untuk boikot Pangdam Jaya Letjen Dudung Abdurachman.
Ini merupakan seruan lanjutan usai Habib Rizieq juga menginstruksikan pada seluruhnya untuk boikot Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran.
Menurut Habib Rizieq, keduanya pantas untuk diboikot dan tidak diundang dalam tiap acara.
Seruan ini setidaknya disampaikan salah satu kuasa hukum Habib Rizeq, Aziz Yanuar saat beberapa waktu lalu menjenguk beliau di rutan Bareskrim Polri.
Menurut Habib Rizieq, baik Fadil dan Dudung adalah penjahat HAM, dan terlibat di kasus pembunuhan 6 laskar FPI.
Dia juga menyebut keenam laskar FPI yang kemudian tewas sempat mendapatkan penyiksaan di sebuah rumah sebelum akhirnya dibunuh.
Refly Soal Boikot Dudung
Lebih jauh, Refly kemudian mengurai apa maksud Habib Rizieq menyerukan boikot Fadil dan Dudung.
Kata dia, saat konferensi pers usai peristiwa terjadi 11 bulan lalu, Fadil dan Dudung memang ikut datang.
Refly mengaku menyesalkan mengapa TNI bisa masuk dalam urusan sipil. Padahal seharusnya cukup Polisi saja yang menjelaskan dan hadir.
“Dalam kapasitas apa dia hadir, apalagi lengkap dengan pakaian dinas, seperti suasana perang saja. Seperti menghadapi kelompok bersenjata. Apalagi dia juga menyebut ketika berbicara bahwa dia panglimanya DKI,” kata Refly dikutip saluran Youtube-nya, Selasa 9 November 2021.
Bagi Refly pernyataan Dudung terkait ini perlu diluruskan. Sebab dia harus bisa membedakan mana wilayah sipil dan wilayah militer. Karena wilayah kedaulatannya hanya dalam konteks keamanan.
Sedangkan untuk urusan sipil, panglimanya tetap ada di tangan Gubernur DKI Anies Baswedan.
“Jadi kehadirannya tak dibenarkan. Apa urusannya Panglima Kodam hadir di konferensi pers itu, menurut saya berlebihan,” katanya.
“TNI bukan itu fungsinya, mereka harusnya menjaga intergritas keutuhan wilayah, jangan memecah, mereka harus mengayomi, dan tidak ikut-ikutan masuk ke wilayah sipil. Apalagi misalnya sudah mulai meminta Dudung jadi KSAD untuk bisa bubarkan acara reuni 212.”
“What? Fungsi KSAD tidak seperti itu. Fungsi angkatan darat tidak seperti itu, dia harusnya membina personelnya agar jadi pasukan tangguh, jago tempur untuk jaga kedaulatan, pertahanan wilayah terluar dan sebagainya. Bukan main politik di kota,” katanya.
TNI Jangan Masuk Terlalu Dalam
Refly juga menyadari belakangan era Pemerintahan Jokowi kerap melibatkan TNI dalam urusan-urusan sipil.
Baginya ini sangat berbahaya, karena dikhawatirkan akan muncul otoritarianisme.
Ini berbahaya karena mereka bersenjata dan juga berbahaya bagi kehidupan demokrasi di Tanah Air.
“Meminjam kata Rocky Gerung, Pemerintah yang menggunakan TNI sebagai kekuatan hadapi sipil, itu berarti tak percaya diri pada mekanisme demokrasi. Padahal, demokrasilah yang menyelamatkan kita semua dari tindakan tirani,” katanya. [Democrazy/hops]
