DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Ahli hukum tata negara Refly Harun memberikan komentar terkait banyak pihak yang meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk membeberkan data dan fakta terkait pernyataannya soal jual beli kursi di BUMN.
Refly Harun mengatakan untuk mengungkapkan adanya indikasi jual beli kursi di BUMN seperti kata Erick Thohir ini perlu bukti yang konkrit, menunjukkan memang seperti itu praktek yang terjadi meskipun sudah lama.
Namun, Refly Harun mengungkapkan bahwa orang-orang yang mengetahui adanya jual beli kursi di BUMN ini sudah pasti tidak akan membuka mulut mereka.
"Suap menyuap itu tidak akan pernah terbuka ke publik karena baik yang menyuap maupun yang menerima suap dua-duanya tidak akan membuka diri ke publik," katanya pada Senin, 29 November 2021.
Sementara, dia melanjutkan, orang yang mengatakan kalau dia mendengar adanya suap, jika tidak bisa dibuktikan atau membuktikan maka justru orang tersebut terkena imbasnya.
Imbas dari pernyataannya adalah bisa dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik, dan bila terjadi di saluran seperti YouTube, maka dijerat UU ITE Pasal 27.
Karena itulah orang-orang tidak ingin menjadi partisipan dalam membongkar kasus-kasus penyuapan seperti ini.
"Siapapun yang menduduki kursi BUMN tantangannya memang amat berat, sangat berat. Mau diganti Erick Thohir sekalipun tetap saja tantangannya berat," ucapnya, dilansir dari YouTube Refly Harun.
Adanya tantangan berat ini maka dia menyakini bahwa seharusnya Menteri BUMN bukan sosok yang berpotensi mempunyai conflict of interest, baik dari orang itu sendiri atau keluarganya.
"Dalam kasus Erick Thohir, nama Boy Thohir disebut berkali-kali. Dalam kasus PCR, dan sekarang dalam kasus rekayasa industri," tuturnya.
Refly Haru pun menyinggung soal keputusan Erick Thohir yang menautkan kata akhlak dalam pedoman BUMN.
Menurutnya jika berbicara mengenai akhlak maka tentu menjadi tantangan bagi Erick Thohir, karena berupa amanah, kolaboratif, dan yang lainnya.
"Saya sih besok-besok usul tidak usah pake akhlak, BUMN aja biar netral ya kan," pungkasnya. [Democrazy/trb]
