DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Wacana reshuffle kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi terus berembus.
Muncul isu Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet pada awal bulan Desember mendatang.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, berpandangan terdapat beberapa menteri yang kemungkinan akan direshuffle seperti KSP Moeldoko.
Menurut dia, selama ini Moeldoko sering melakukan blunder dalam pemerintahan seperti upaya kudeta Partai Demokrat.
"Kita tahu KSP Moeldoko banyak offside ya, banyak pelanggaran, misalnya terkait kudeta Demokrat. Itu kan bagian-bagian dari abuse of power di lingkaran Istana yang itu harus ditertibkan Jokowi," kata Ujang, Rabu (24/11).
Ujang mengatakan tak menutup kemungkinan Marsekal Hadi Tjahjanto dapat menggantikan posisi Moeldoko sebagai KSP.
Selain Moeldoko, kata dia, Menub Budi Karya Sumadi tak menutup kemungkinan juga bakal direshuffle.
"Apalagi ada penggantinya Pak Hadi Tjahjanto, mungkin-mungkin saja. Menhub juga mungkin, tapi dia orang dekat Jokowi. Jadi tergantung apakah diganti atau tidak, tapi masih tetap rawan karena bukan orang partai," kata dia.
Menurut Ujang, banyak pembantu Jokowi yang tak bekerja maksimal dalam pemerintahan.
Ia berpandangan biasanya menteri yang direshuffle banyak dari nonpartai namun hal itu tergantung kepada kebutuhan Jokowi.
"Kalau kita merujuk pada kinerja, banyak menteri yang jelek. Biasanya menteri yang terdekat untuk direshuffle itu biasanya nenteri nonpartai. Kalau kita lihat sejarah reshuffle, biasanya orang-orang yang tidak punya backup politik partai. Kalau parpol biasanya digeser-geser saja ke kementerian lain. Misalkan Menkes, lalu Menhub, UMKM kalau kita lihat kinerjanya tidak memuaskan," ucap Ujang.
Terkait posisi Wamen, Ujang menambahkan, jabatan itu bagian dari akomodasi politik dalam pemerintahan. Apalagi, kata dia, banyak partai koalisi Jokowi yang belum mendapatkan posisi.
Sehingga, mungkin saja posisi wamen bakal diisi orang partai yang belum mendapatkan 'jatah' di pemerintahan.
"Misalnya Hanura belum dapat, PBB belum dapat, masih banyak. Apalagi kalau enggak salah, Perpres tentang wamen juga belum diisi. Sekarang mengeluarkan perpres baru, wamen baru, artinya posisi ini posisi akomodatif saja," tutup Ujang. [Democrazy/kmpr]
