DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade membongkar permainan bisnis PCR yang terjadi saat ini di tengah rapat dengar pendapat bersama perusahaan-perusahaan BUMN kesehatan.
Andre menduga ada pihak yang melakukan bisnis tipu-tipu dengan menerapkan tarif berbeda tergantung waktu keluarnya hasil PCR.
"Kemudian ada lagi permainan PCR, mau di 1 jam, mau di 6 jam, mau 1x24 jam, mau 2x24 jam, ini publik harus kita bongkar," kata Andre saat rapat bersama perusahaan-perusahaan BUMN kesehatan, di ruang rapat Komisi VI DPR, Selasa (9/11/2021).
Andre lantas menjelaskan permainan yang dilakukan tersebut.
Menurutnya, mesin-mesin PCR yang ada saat ini bisa menangani banyak spesimen PCR dalam waktu 1 jam.
"Saya ingin bongkar permainan ini, jadi mesin PCR itu ada yang 96 spesimen per 1 jam, ada yang 48 spesimen per 1 jam, nah lalu mesin ekstraksi itu ada 16 spesimen per 20 menit, ada yang mesin 32 spesimen per 20 menit, ada yang 48 spesimen per 20 menit, dan 96 spesimen per 20 menit," ucapnya.
Politikus Gerindra ini menyebut, dengan cara kerja mesin demikian, seharusnya lab-lab yang ada tidak perlu memberikan harga berbeda tergantung waktu keluarnya hasil PCR.
Dia menilai lucu ketika lab menerapkan postur biaya semacam itu.
"Permainannya kan sebenarnya lab-lab itu nggak perlu angka-angka harga 1 jam, 2 jam, 6 jam, karena mereka memutarkan mesin yang sama sebenarnya, lagian juga pasiennya banyak, orang yang nyolok banyak, nggak perlu nunggu karena ribuan 1 mesin lab itu untuk bekerja. Jadi lucu juga dibikin postur biaya seperti itu," ujarnya.
Lebih lanjut, Andre menegaskan penerapan tarif berbeda bergantung pada waktu keluarnya hasil PCR tidak signifikan.
Karena itu, dia menduga ada pihak yang memang melakukan tipu-tipu ongkos PCR.
"Bahwa sebenarnya mau 1 jam, 3 jam, 6 jam, 1x24 jam, 1x48 jam itu nggak penting, nggak signifikan, mesinnya bekerja, jumlah spesimen, jadi mohon maaf ya, diduga ditipu-tipu aja, ongkos bisnis ini. Nah tugas kita, Mas Bimo, BUMN kita selain cari untung juga berpihak untuk rakyat," tuturnya. [Democrazy/detik]
