DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Profesor Din Syamsudin angkat bicara mengenai beredarnya isu pembubaran MUI yang ramai diperbincangkan belakangan ini.
Din Syamsyudin mengatakan, desakan tersebut tidak perlu ditanggapi serius.
Akan tetapi, jika desakan tersebut benar dan serius adanya, Din Syamsudin mengatakan dirinya siap turun ke jalan bersama umat Islam untuk menentang desakan itu.
“Ketahuilah kalau ada pihak, siapapun mereka, yang berani membubarkan MUI, maka mereka akan berhadapan dengan umat Islam di seluruh Tanah Air,” ujarnya, Senin 22 November 2021.
“Sebagai yang pernah memegang amanah sebagai Ketua Umum MUI dan Ketua Dewan Pertimbangan MUI saya siap turun lapangan,” lanjut Din Syamsudin.
Selain itu, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menilai, desakan pembubaran MUI boleh jadi benar adanya.
Jika hal tersebut benar, maka menurut Din Syamsudin itu menunjukkan bahwa kelompok anti Islam atau islamofobia mulai merasa mendapat dukungan dari rezim berkuasa.
Hal tersebut ditandai dengan diamnya para penguasa dan terkesan membiarkan seruan tersebut.
Dikatakan Din Syamsudin, akhirnya merasa mendapatkan momentum dengan penangkapan sejumlah ulama atau mubaligh untuk menyuarakan pembubaran MUI.
Lebih lanjut, Din Syamsudin mengatakan jika desakan tersebut tidak benar adanya, maka hal tersebut hanya sebuah manuver untuk mengalihkan perhatian dari masalah besar yang sedang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini.
Selain itu juga menunjukkan adanya pelanggaran etika kekuasaan yang sedang didesakkan penyelesaiannya oleh sebagian rakyat.
“Mereka hanya ingin mengetes air (testing the water),” ujarnya.
Oleh sebab itu, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menilai sebaiknya semua pihak tetap waspada, namun tetap kepala dingin menyikapi desakan dari kelompok yang ingin MUI dibubarkan.
“Sesungguhnya mereka adalah kelompok pengecut yang hanya bisa mengumbar kata-kata tapi tidak berani melaksanakannya. Kita semua jangan beralih perhatian untuk terus melakukan amar makruf nahyi munkar terhadap kerusakan struktural dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tandasnya. [Democrazy/terkini]
