DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Partai Demokrat (PD) menilai kekhawatiran pemerintah soal matahari kembar jika Pemilu tidak diselenggarakan pada 15 Mei 2024 mengada-ada dan berlebihan.
Partai Demokrat menyebut Presiden Jokowi bisa belajar dari cara mantan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat mengakhiri kepemimpinan.
"Kekhawatiran akan adanya matahari kembar kiranya terlalu mengada-ada dan berlebihan. Bangsa kita telah memiliki pengalaman menghadapi dan menjalani transisi kepemimpinan nasional seperti yang pernah dicontohkan oleh Presiden RI ke-6 Pak SBY pasca Pemilu 2014 yang lalu," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, saat dihubungi, Kamis (14/10/2021).
Kamhar mengatakan saat itu SBY bahkan memberi ruang kepada tim transisi untuk berkoordinasi dengan instansi terkait.
Upaya ini, kata dia, dilakukan SBY agar peralihan kepemimpinan berjalan lancar.
"Bahkan Pak SBY memberi ruang kepada Tim Transisi yang dipimpin Rini Sumarno Suwandi untuk berkoordinasi dengan instansi terkait agar peralihan kepemimpinan berjalan halus dan lancar tanpa ada goncangan," ucapnya.
Lebih lanjut, Kamhar menilai persiapan transisi kepemimpinan memang tidak mudah. Dia menyebut butuh kualitas kepemimpinan tingkat tinggi untuk melakukannya.
"Menyiapkan transisi kepemimpinan tentunya tak mudah, apalagi untuk peralihan kekuasaan yang menandai berakhirnya kekuasaan kita dan menyiapkan karpet merah untuk pengganti kita. Butuh kualitas kepemimpinan dan kenegarawanan tingkat tinggi," ujarnya.
Atas dasar itulah, Kamhar menyebut Presiden Jokowi bisa belajar dari SBY terkait peralihan kepemimpinan di 2024.
"Untuk ini, tak ada salahnya berkonsultasi dan belajar dari Presiden RI ke-6 Pak SBY," tuturnya.
Meski begitu, Kamhar menegaskan pihaknya tetap pada pendirian agar Pemilu dilakukan sebelum 15 Mei 2024.
Jikalau tetap 15 Mei 2024, maka dia meminta agar Pilkada serentak dimajukan.
"Kami tetap pada pendirian agar waktu pelaksanaan Pemilu sesuai dengan usulan KPU. Namun jika pelaksanaan Pemilu dipaksakan pada 15 Mei 2024 maka kami mendesak agar Pilkada serentak dimajukan pada 2023," jelasnya. [Democrazy/detik]
