Soroti Pemecatan 57 Pegawai KPK, Eks Menteri ESDM: Mereka Dipecat oleh Kelompok Elite Korup Tamak & Pendosa! | DEMOCRAZY News | Media Informasi Politik Penyeimbang -->

Breaking

logo

Jumat, 01 Oktober 2021

Soroti Pemecatan 57 Pegawai KPK, Eks Menteri ESDM: Mereka Dipecat oleh Kelompok Elite Korup Tamak & Pendosa!

Soroti Pemecatan 57 Pegawai KPK, Eks Menteri ESDM: Mereka Dipecat oleh Kelompok Elite Korup Tamak & Pendosa!

Soroti Pemecatan 57 Pegawai KPK, Eks Menteri ESDM: Mereka Dipecat oleh Kelompok Elite Korup Tamak & Pendosa!

DEMOCRAZY.ID - Mantan Menteri ESDM, Sudirman Said, menyoroti pemberhentian 57 orang mantan pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). 


Dia mengatakan pemberhentian 57 orang tersebut bakal menjadi dosa sejarah.


"Ini adalah dosa sejarah yang akan digendong oleh segelintir elite yang korup. Karena ada di antara mereka yang mereka bukan saja mencuri, tapi ingin mencuri sebebas-bebasnya," ujar Sudirman Said kepada wartawan, Jumat (1/10/2021).


Dia mengatakan para elite korup itu berupaya menghancurkan sendi-sendi pengendalian bernegara. 


Sudirman Said menyebut 57 eks pegawai KPK itu merupakan pejuang yang disingkirkan dengan stempel tak lolos TWK.


"Korbannya para pejuang yang penuh dedikasi dan semangat mengabdi kepada bangsa, distempel dengan predikat tidak memenuhi standar tes wawasan kebangsaan," ujarnya.


Sudirman Said menuding Novel Baswedan dkk dipecat karena ada pesanan segelintir manusia tamak. 


Dia meminta tak ada pengalihan isu korupsi dengan tudingan radikal.


"Yang memecat mereka, bukan sedang bekerja untuk negara dan bangsa, tapi sedang menjalankan pesanan segelintir manusia tamak yang sedang menutupi dosa-dosanya," ucap Sudirman.


"Jangan menutupi keasyikan korupsi dengan menyemburkan tuduhan radikal radikul. Jangan mengalihkan perhatian atas penggarongan uang rakyat dengan menstigma tidak lolos tes kebangsaan," imbuhnya.


Sudirman Said mengaku paham kalau KPK bukan segalanya dan orang-orang di KPK bukan malaikat. Tapi, katanya, institusi KPK masih berfungsi.


"Jangan menghancurkan institusi yang masih berfungsi," ucapnya.


Selain KPK, Sudirman Said menilai Indonesia juga membutuhkan pengadilan yang bersih, DPR yang tidak korup dan BPK yang bersih. Dia mengatakan BPK tak boleh melakukan politisasi fungsi audit.


"Bukan yang melakukan politisasi fungsi audit," tuturnya.


"Dan tentu butuh eksekutif, Presiden dan para menteri yang kredibel, menjunjung tinggi integritas dan memiliki kompetensi memadai," lanjut Sudirman.


Sudirman Said memuji pembentukan Indonesia Memanggil 57+. 


Dia menyebut para mantan pegawai KPK itu sebagai pejuang.


"Saya mengapresiasi daya juang mereka dan menyambut baik pembentukan 57+ Institute," ucapnya. [Democrazy/detik]