Singgung Diskriminasi, YLBHI: Di Jakarta Orang Demo Paling Dibubarkan, Kalau di Papua Dituding Makar! | DEMOCRAZY News | Media Politik Penyeimbang -->

Breaking

logo

Jumat, 08 Oktober 2021

Singgung Diskriminasi, YLBHI: Di Jakarta Orang Demo Paling Dibubarkan, Kalau di Papua Dituding Makar!

Singgung Diskriminasi, YLBHI: Di Jakarta Orang Demo Paling Dibubarkan, Kalau di Papua Dituding Makar!

Singgung Diskriminasi, YLBHI: Di Jakarta Orang Demo Paling Dibubarkan, Kalau di Papua Dituding Makar!

DEMOCRAZY.ID - Ketua YLBHI alias Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Asfinawati, menyinggung soal diskriminasi. 


Tepatnya, ia menyinggung soal masih adanya diskriminasi di Papua, bahkan terkait penegakan hukum sekalipun. 


Ia lantas membandingkannya ketika ada sekelompok massa yang melakukan demonstrasi di Jakarta dan Papua, di mana menurutnya, perlakuan aparat sungguh jauh berbeda.


Jikalau di Jakarta orang berdemo katanya paling hanya dibubarkan, maka lain halnya di Papua yang kena makar. 


“Kalau di Jakarta orang demo biasa saja, tidak apa-apa, paling dibubarkan. Kalau di Papua kena makar,” ujar Asfinawati dalam acara Rossi yang disiarkan Kompas TV, pada Jumat, 8 Oktober 2021. 


Ia kemudian mencontohkan aksi demonstrasi yang dilakukan mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Cendrawasih atau BEM Uncen Ferry Kombo. 


Ferry, kata Asfinawati, yang melakukan aksi demo terkait rasisme terhadap orang Papua berujung penangkapan atas tuduhan makar. 


Belakangan, Ferry divonis penjara selama 10 bulan oleh pengadilan pada Rabu pada 17 Juni 2020 lalu. 


“Akhirnya putusannya cuma dihukum 10 bulan dari tuntutannya yang berapa belas tahun. Jadinya ketahuan kalau itu sebenarnya cuma dicari-cari.”


 Oleh karena itu, Asfinawati mengingatkan agar jangan semua apa yang dilakukan orang Papua dipukul rata. 


“Jadi, semua orang Papua dipukul rata. Kalau kritis itu (tandanya) karena mau merdeka, padahal karena mengalami ketidakadilan.” 


Untuk mengatasi adanya diskriminasi hukum terhadap orang Papua, Asfinawati lalu mengingatkan agar presiden melakukan sesuatu. 


Caranya, yaitu memerintahkan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk mengingatkan anak buahnya di jajaran kepolisian untuk tidak melakukan diskriminasi dalam penegakan hukum. 


“Menurut saya, yang bisa dilakukan Pak Jokowi, karena dia presiden, itu langsung membawahi Kapolri, tolong perintahkan tidak melakukan diskriminasi penegakan hukum,” tambahnya. 


“Jadi, tidak semata-mata karena ada yang ingin merdeka, kemudian dipukul rata semua ingin merdeka dan (ketika) demonstrasi kemudian dijadikan makar,” pungkas Asfinawati. [Democrazy/terkini]