DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) membantah pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP), Hasto Kristiyanto, yang menyebut 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hanya banyak menggelar rapat tanpa mengambil keputusan.
Ia berkata, sejumlah keputusan penting di era SBY justru diambil dalam rapat.
Salah satunya, menurutnya, keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar 126 persen demi mengurangi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2005.
"Zaman SBY beberapa keputusan penting diambil dalam rapat, seperti mengurangi defisit APBN tahun 2005 dengan menaikkan harga BBM sebesar 126 persen, terbesar dalam sejarah, tanpa demo karena langsung dibarengi dengan BLT [bantuan langsung tunai]," kata JK dalam keterangannya, Jumat (29/10).
Dia melanjutkan, hal serupa juga dilakukan di pemerintahan SBY saat hendak melakukan konversi minyak tanah ke LPG, yang diambil dalam Sidang Kabinet pada 2006.
Menurutnya, keputusan itu membuat defisit APBN terjaga dengan aman.
Keputusan pembangunan infrastruktur dengan kerangka konektivitas, ucap JK, juga disetujui dalam Sidang Kabinet.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu berkata banyak keputusan lain yang diambil di pemerintahan SBY melalui rapat demi mencapai pertumbuhan ekonomi, seperti soal perdamaian atau penyelesaian konflik di Aceh.
"Rapat-rapat yang menghasilkan keputusan bidang sosial dan ekonomi untuk mengatasi krisis ekonomi dunia 2008-2009 tanpa efek besar di bawah koordinasi Menteri Keuangan Sri Mulyani," katanya.
JK juga menyampaikan, pemerintahan SBY dan Joko Widodo (Jokowi) mengambil keputusan dan cara rapat yang jumlahnya hampir sama setiap tahun
Menurutnya, ada keputusan yang diambil di rapat secara langsung dalam rapat, tapi ada juga keputusan yang harus dirapatkan lewat sejumlah pertemuan sebelum keputusannya diambil.
Di era Jokowi, menurutnya, banyak keputusan-keputusan yang diambil dalam berbagai rapat, baik yang bersifat terbatas atau paripurna.
Menurutnya, hal itu kemudian membuat setiap kebijakan atau program. seperti pembangunan infrastruktur dan mengatasi Covid 19, bisa berhasil.
"Hal yang sama pada zaman Pak Jokowi periode pertama dan kedua," ucap JK.
Sebelumnya, Hasto melayangkan kritik kepada 10 tahun pemerintahan SBY.
Kritik itu disampaikan Hasto bersamaan dengan pujian PDIP kepada pemerintahan di bawah Jokowi.
Menurut Hasto, Jokowi telah menuai banyak pujian memasuki tahun ketujuh pemerintahannya.
Itu berbeda dengan 10 tahun pemerintahan sebelumnya, yang dinilai banyak melakukan rapat tanpa mengambil keputusan.
"Pak Jokowi punya kelebihan dibanding pemimpin yang lain. Beliau adalah sosok yang turun ke bawah, yang terus memberikan direction, mengadakan ratas (rapat kabinet terbatas) dan kemudian diambil keputusan di rapat kabinet terbatas," kata Hasto dalam keterangannya, Kamis (21/10).
"Berbeda dengan pemerintahan 10 tahun sebelumnya, terlalu banyak rapat tidak mengambil keputusan," tambahnya.
Menurut Hasto, Jokowi dinilai berhasil mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia.
Ia memuji strategi pemerintah dalam mengatasi pandemi dengan menyeimbangkan antara ekonomi dan kesehatan.
Jokowi, kata dia, dinilai berhasil dalam setiap agenda rapat, yang disertai pengambilan keputusan antara pusat dan daerah.
Ia mencontohkan keberhasilan Jokowi bersama Menteri Luar Negeri, Menteri BUMN, Menteri Kesehatan dalam mendapatkan jatah vaksin Covid-19.
"Hal itu tidak mungkin kalau Presiden Jokowi tidak memberikan suatu direction, membentuk tim negosiasi untuk mendatangkan vaksin-vaksin dan bergerak dengan penuh keyakinan," kata dia. [Democrazy/cnn]
