DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) berencana menggelar demonstrasi di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Aksi unjuk rasa digelar bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.
Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) Nining Elitos mengajak mahasiswa, petani, rakyat miskin kota, dan berbagai elemen masyarakat lainnya untuk turun ke jalan bersama.
"Dalam momentum dan semangat Hari Sumpah Pemuda, Gebrak melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan pada 28 Oktober 2021 dengan mengajak seluruh gerakan rakyat di Indonesia," kata Nining dalam jumpa pers di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (26/10).
Nining menyebut aksi unjuk rasa ini juga digelar dalam rangka dua tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf. Aksi ini mengusung tema "Rezim Jokowi-Amin Gagal Sejahterakan Rakyat".
Mereka membawa 10 tuntutan yang akan disampaikan ke pemerintah. Pertama, tuntutan mencabut UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Cipta Kerja dan berbagai aturan turunannya.
Mendesak penghentian pemutusan hubungan kerja (PHK), setop kriminalisasi dan penangkapan aktivis, serta menjamin persamaan hak dan perlindungan bagi pekerja rumah tangga dan buruh migran.
Mereka juga menuntut jaminan perlindungan bagi buruh di berbagai sektor. Pengusutan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, pengembalian 58 orang pegawai KPK, dan penghentian liberalisasi agraria.
Selain itu menuntut reforma agraria sejati sebagai jalan penyelesaian konflik agraria dan hak rakyat atas tanah.
"Kami tegas sampaikan kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin gagal menyejahterakan rakyat. Berbagai regulasi, melalui surat edaran, keputusan menteri, keputusan presiden dikeluarkan merugikan kepentingan rakyat dan lebih kedepankan investasi dan oligarki," ujarnya.
Beberapa elemen masyarakat yang berencana ikut aksi di Istana, 28 Oktober antara lain Kasbi, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI).
Selain itu, ada Liga Mahasiswa Nasional Demokratik-Dewan Nasional (LMND-DN), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR).
Sekolah Mahasiswa Progresif (Sempro), Komite Revolusi Pendidikan Indonesia (KRPI), Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), hingga Jaringan Komunikasi Serikat Pekerja Perbankan (JARKOM SP Perbankan).
Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin telah merilis laporan Capaian Kinerja 2021. Dalam laporan tersebut, pemerintah juga menyoroti masalah demokrasi di Indonesia.
Salah satunya mengenai dialog di ruang-ruang publik. Pemerintah beranggapan, dialog konstruktif perlu dihidupkan secara persisten di ruang-ruang publik untuk melawan hoaks, fitnah, hingga ujaran kebencian yang menodai kebebasan berekspresi. [Democrazy/cnn]
