Partai Ummat: Rezim Jokowi Sedang Persiapkan Indonesia Jadi Negara Otoriter!

DEMOCRAZY.ID - Rezim Joko Widodo (Jokowi) mempersiapkan Indonesia menjadi negara otoriter dengan membungkam DPR.

Demikian dikatakan Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi dalam pernyataan kepada SuaraNasional, Senin (25/10/2021). 

“Kita lihat sekarang bangsa ini menuju kehancuran. DPR, media, sebagian besar LSM hampir semuanya mendukung rezim. Mereka yang takut terpaksa tiarap. Mereka yang masih berani melakukan kritik akan diberi label kadrun, radikal, anti NKRI, anti Pancasila, dan sejenisnya,“ jelas Ridho.

Di bidang hukum, kata Ridho, rezim Jokowi melakukan manipulasi besar-besaran dengan menjadikan hukum sebagai alat hantam kepada mereka yang dianggap berseberangan politik.

“Hukum tidak lagi menjadi instrumen untuk mencari keadilan, tapi justru sebaliknya, di bawah rezim Jokowi hukum menjadi alat kriminalisasi untuk menghantam lawan politik. Semua lembaga hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, telah dipaksa menghamba pada rezim,“ Ridho menjelaskan.

Ridho merinci di antara praktik zalim rezim Jokowi dalam penyalahgunaan hukum adalah masifnya penggunaan UU ITE untuk melakukan kriminalisasi yang telah memakan ratusan korban tak bersalah.

“Kita tahu UU ITE dibuat DPR tujuannya untuk mengatur transaksi elektronik karena berkembangnya e-commerce di tanah air. Tetapi dalam perjalanannya undang-undang ini disalahgunakan oleh rezim Jokowi,“ Ridho menjelaskan.

Undang-undang ini, kata Ridho, tidak pernah dipakai oleh pemerintahan sebelumnya untuk melakukan kriminalisasi dan membungkam warga negara yang menyampaikan pendapatnya di media sosial.

“Kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi. Tidak boleh ada kriminalisasi kepada mereka yang menyampaikan pendapat. Kita tak bisa membiarkan negeri ini jatuh dan dikelola ala negeri komunis seperti Cina atau Korea Utara yang otoriter,“ kata Ridho.

Tidak cuma itu, kata Ridho, hukum yang seharusnya membawa keadilan di zaman Jokowi justru membawa ketidakadilan yang semakin meluas.

“Sudah tujuh tahun kezaliman ini berlangsung. Hukum tajam ke lawan politik tapi tumpul ke pendukung rezim. Hukum hanya menyasar lawan, tapi buzzer yang melakukan ujaran kebencian tak ada yang diproses hukum meskipun sudah dilaporkan ke polisi,“ pungkas Ridho. [Democrazy/SuaraNasional]

Source: Suara Nasional - [link]