DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Pelaksana Harian (Plh) Bupati Sintang, Yosepha Hasnah, mengatakan, program Asassment Nasional Berbasis Komputer (ANBK) dari Kemendikbud-Ristek, harusnya tidak diberlakukan sama di setiap daerah.
Mengingat tidak semua daerah bisa mengakses internet yang lancar untuk mengikuti ujian ANBK tersebut.
Hal itu disampaikan Yosepha merespon pelajar SMP Negeri 4 Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, yang terpaksa mengikuti pelaksanaan ANBK di Bukit Empaung, perbatasan Indonesia dengan Negara Malaysia.
"Memang serba salah. Kita menyadari bahwa daerah kita baru sebagian yang punya jaringan internet. Sebagian besar juga belum ada listrik di siang hari. Masalahnya ada program pemerataan kualitas pendidikan, atau ANBK dari Kemendikbud, yang wajib menggunakan jaringan internet, listrik dan komputer," kata Yosepha.
Masalahnya, kata Yosepha, program ANBK tersebut tidak dikonfirmasi terlebih dahulu ke pemerintah daerah.
Sebab, pengukuran tingkat kualitas pendidikan harus melihat ketersediaan infrastruktur.
“Mestinya, kebijakan ini tidak diberlakukan sama di setiap daerah. Artinya, pengukuran tingkat kualitas pendidikan juga harus melihat ketersediaan infrastruktur, terkait jatingan internet, listrik, dan laptop atau komputer, di satuan pendidikan," katanya lagi.
Ia mengatakan, Pemkab Sintang sudah menyampaikan kondisi infrastruktur kepada Kemendikbud, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Kalbar.
“Namun apa mau dikata, kebijakan sudah terlanjur digulirkan. Akhirnya, pasti banyak masalah yang dialami oleh sekolah-sekolah di pedalaman yang tidak ada listrik dan internet," katanya.
Sebenarnya, ungkap Yosepha, Kabupaten Sintang sudah mendapatkan bantuan berupa BTS jaringan internet tahun 2021.
“Bakti Kominfo ada membangun tower internet untuk wilayah Ketungau Tengah sebanyak 14 unit, dan Ketungan Hulu 5 BTS. Bahkan rencananya Kementerian Kominfo akan membangun BTS untuk semua desa di daerah perbatasan dan akan selesai tahun 2024," pungkasnya. [Democrazy/kmpr]
