Kritik Jokowi Resmikan Pabrik Haji Isam, Denny Indrayana: Presiden Harusnya Paham Soal Etika Hukum! | DEMOCRAZY News | Media Informasi Politik Penyeimbang -->

Breaking

logo

Selasa, 26 Oktober 2021

Kritik Jokowi Resmikan Pabrik Haji Isam, Denny Indrayana: Presiden Harusnya Paham Soal Etika Hukum!

Kritik Jokowi Resmikan Pabrik Haji Isam, Denny Indrayana: Presiden Harusnya Paham Soal Etika Hukum!

Kritik Jokowi Resmikan Pabrik Haji Isam, Denny Indrayana: Presiden Harus Paham Soal Etika Hukum!


DEMOCRAZY.ID - Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengkritik Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang meresmikan pabrik biodiesel PT Jhonlin Agro Raya.


Seperti diketahui, PT Jhonlin Agro Raya adalah anak usaha Jhonlin Grup yang merupakan milik pengusaha Samsudin Andi Arsyad atau akrab disapa Haji Isam.


Denny menyoroti kehadiran Jokowi karena Haji Isam disebut dalam kasus suap pajak yang kini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Denny mengakui memang kehadiran Presiden Jokowi meresmikan suatu proyek atau pabrik bukanlah merupakan sebuah kesalahan.


"Salahkah Presiden meresmikan suatu proyek? Tentu tidak. Termasuk jika pun yang memiliki proyek tersebut pernah membantu pendanaan kampanye dalam pemilihan presidennya,” kata Denny melalui keterangannya pada Selasa (26/10/2021).


Namun, kata Denny, secara etika jika pemilik proyek tersebut diduga terjerat kasus hukum dan penangannya masih berjalan di KPK, maka seharusnya Jokowi tidak perlu meresmikannya.


"Sekali lagi, masalah utamanya adalah secara etika," ujarnya.


"Kalau pemilik proyek diduga sedang terjerat kasus hukum yang sedang berjalan, dan ada keterangan saksi dan bukti-bukti yang mengarah kepada dugaan tindak pidana korporasi maupun pribadi sang pemilik proyek, seorang presiden tentunya harus sangat sadar dan paham soal etika hukum bernegara yang demikian."


Denny menilai, dengan kondisi Haji Isam yang tengah disorot atas dugaan kasus hukum, maka lebih etis jika Jokowi tidak meresmikan proyek yang dimiliki Johnlin Grup. 


Kehadiran Jokowi tersebut, kata dia, akan menimbulkan persepsi politik hukum, bahwa presiden melindungi Johnlin Grup dan Haji Isam.


"Dalam kondisi sedang dijerat dugaan kasus hukum, meskipun kita semua paham dengan asas praduga tidak bersalah, akan lebih etis dan bijak jika Presiden Jokowi tidak meresmikan proyek yang dimiliki oleh Johnlin Grup,” ucap Denny.


"Kehadiran Presiden Jokowi bagaimanapun akan menimbulkan persepsi politik hukum, bahwa Presiden melindungi Johnlin Grup dan Haji Isam."


Selain itu, Denny menambahkan, kehadiran Jokowi meresmikan pabrik tersebut merupakan tindakan yang amat rentan dikritik karena dianggap tidak etis.


"Di tengah sistem penegakan hukum yang masih rentan dari intervensi keuangan dan kekuasaan, maka kehadiran Presiden Jokowi jelas adalah tindakan yang tidak pas dan amat rentan dikritik sebagai tindakan yang tidak etis,” tutur Denny.


"Memang, belum secara gamblang termasuk kategori menghalang-halangi proses penegakan hukum (obstruction of justice), namun paling tidak mempunyai batas yang sangat tipis dengan menggunakan kekuasaannya (trading of influence) untuk mempengaruhi proses penegakan hukum, utamanya di KPK dan Pengadilan Tipikor.” [Democrazy/kmp]