Kerap Kontroversial, Pernyataan Said Aqil dan Gus Yaqut Dinilai Berpotensi Langgar Prinsip Demokrasi | DEMOCRAZY News | Media Informasi Politik Penyeimbang -->

Breaking

logo

Minggu, 24 Oktober 2021

Kerap Kontroversial, Pernyataan Said Aqil dan Gus Yaqut Dinilai Berpotensi Langgar Prinsip Demokrasi

Kerap Kontroversial, Pernyataan Said Aqil dan Gus Yaqut Dinilai Berpotensi Langgar Prinsip Demokrasi

Kerap Kontroversial, Pernyataan Said Aqil dan Gus Yaqut Dinilai Berpotensi Langgar Prinsip Demokrasi


DEMOCRAZY.ID - Akademisi dan Pengamat Sosial Keagamaan dan Politik, Sudarnoto Abdul Hakim, memberikan tanggapan terhadap pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj dan Menag Yaqut Cholil Qoumas.


Belum lama ini, dua tokoh PBNU itu menyampaikan pernyataan kontroversial. Said Aqil mengatakan seluruh jabatan agama harus dipegang oleh NU.


"Ini adalah Syuhudan Diniyyan, Syuhudan Siyasiyan yaitu peran dan posisi keagamaan dan politik NU yang harus diwujudkan. Langkah-langkah yang efektif harus dilakukan agar semua jabatan itu jangan sampai dipegang oleh orang-orang yang bukan NU," kata Sudarnoto dalam keterangannya, Minggu (24/10).


Sementara Gus Yaqut mengatakan, Kemenag merupakan hadiah dari negara khusus untuk NU. Sudarnoto mengaku terusik dengan dua pernyataan dari tokoh NU tersebut.


"Sebagai akademisi dan pengamat sosial politik dan keagamaan, saya merasa terusik dengan pandangan dua tokoh elite muslim Indonesia ini," ucap dia.


Sudarnoto mengaku heran dan menyesalkan pernyataan yang dibuat oleh dua tokoh penting NU ini. 


Sebab, mereka hanya menampilkan ormas Islam NU sebagai salah satu kekuatan civil society muslim Indonesia yang secara jujur dan terbuka mengatakan bahwa republik ini dibangun oleh banyak elemen bangsa. 


"NU hanyalah salah satu saja dari sejumlah elemen bangsa yang ikut berperan penting memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Fakta sejarah peran para ulama dan Kiai dari Pondok Pesantren dan NU tak terbantahkan," ucap dia.


"Sudah banyak hasil riset yang menggambarkan peran-peran penting para Kiai dan Ulama Nusantara ini. Akan tetapi, peran para tokoh muslim lainnya dari Muhammadiyah, PERSIS, PERTI, NW dan sebagainya juga sangat penting dan menentukan dalam perjuangan sejarah bangsa Indonesia," tambah dia.


Sudarnoto mengatakan, Indonesia adalah negeri banyak orang, bukan negerinya warga NU. 


Oleh sebab itu, sikap yang sama seharusnya ditampilkan oleh Gus Yaqut selaku Menag. 


"Sebagai seorang aktivis dan pimpinan sebuah ormas pemuda muslim yang sangat terkenal, dari keluarga santri dan saat ini menjabat sebagai Menteri Agama RI semestinya mengerti betul sejarah pergerakan dan perjuangan bangsa Indonesia dan secara khusus sejarah Kementerian Agama," kata Sudarnoto.


"Sudah banyak hasil riset yang dilakukan oleh para sarjana dan peneliti dari Indonesia dan dari luar tentang sejarah Kementerian Agama ini. Secara akademik dan ilmiah, statement Menteri Agama tidak bisa dipertanggungjawabkan bahwa Kementerian Agama itu adalah hadiah dari negara untuk NU," tegas dia.


Oleh sebab itu, Sudarnoto mengatakan, perlu menahan diri untuk tidak memberikan pandangan atau statement emosional dan tidak bisa dipertanggung jawabkan secara akademik. 


"Menghargai karya-karya sejarah yang kredibel secara ilmiah itu sangat penting karena ini sekaligus mencerminkan sikap hormat seorang Menteri kepada ilmu pengetahuan," ujar dia.


Selain itu, Sudarnoto menegaskan demokrasi telah memberikan ruang yang sama kepada semua warga bangsa untuk memainkan peran-peran dalam bidang-bidang yang diminati. 


Semua warga bangsa secara konstitusional dan politik memperoleh jaminan dan perlindungan untuk berkiprah secara maksimal. 


"Karena itu, prinsip prinsip seperti meritokrasi, professional, partisipatif, inklusif dan berkeadilan menjadi penting dalam demokrasi. Saya memandang, statement Kiai Aqil dan Menag berpotensi mengabaikan dan bahkan melanggar berbagai prinsip demokrasi dalam mengelola negara ini," tutur dia.


Padahal Said Aqil dan Gus Yaqut merupakan tokoh penting, dikenal sebagai salah satu ormas Islam yang mengusung dan memperjuangkan pandangan Wasathiyah.


"Saya mengkhawatirkan statemen Kiai Aqil dan Menag Yaqut ini justru berpotensi membuka jalan bagi kelompok eksklusif di kantong NU dan pasti ini akan membahayakan bagi upaya mainstreaming Washatiyatul Islam dan demokrasi," kata Sudarnoto.


Lebih lanjut, Sudarnoto menyadari ini pernyataan tersebut adalah hak dari Said Aqil dan Gus Yaqut untuk memperjuangkan warga NU agar memperoleh posisi sosial keagamaan dan politik secara maksimal. 


Semangat ini juga muncul di ormas-ormas Islam dan apalagi organisasi politik yang lain. 


"Akan tetapi, diperlukan cara-cara atau Manhaj yang bersesuaian dengan etika dan prinsip demokrasi, menghargai keberadaan warga bangsa yang lain dan yang juga sangat penting tidak mengelabui sejarah. Bersahabat dan sekaligus berkompetisi yang sehat dan beradab di kalangan anak bangsa sangatlah penting agar negeri dan bangsa ini tidak oleng," tutup Sudarnoto. [Democrazy/kmpr]