DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) Rumadi Ahmad mengatakan secara normatif tak ada larangan perempuan untuk maju sebagai calon Ketua Umum PBNU.
"Secara normatif sih tidak ada larangan," kata Rumadi, Jumat (29/10).
Dalam dokumen Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Nahdlatul Ulama hasil Muktamar ke-33 juga tidak ada pasal yang mensyaratkan jenis kelamin tertentu untuk menjadi Ketum PBNU.
"Setahu saya tidak ada [aturan persyaratan jenis kelamin tertentu di aturan NU]," kata dia.
Meski demikian, Rumadi menilai wacana Ketum PBNU dari perempuan masih membutuhkan langkah panjang.
Menurut dia langkah paling realistis saat ini mendorong tokoh-tokoh perempuan menjadi pengurus Harian PBNU.
"Tidak harus Ketua Umum. Kalau itu tercapai, sudah merupakan kemajuan yang sangat baik," kata dia.
Terpisah, Ketua PBNU Marsudi Suhud mengatakan wacana Ketua Umum PBNU dari kalangan perempuan bergantung pada peserta Muktamar NU atau yang disebut Muktamirin.
Dia berkata muktamirin punya hak, misalnya, mengubah AD/ART untuk mengakomodasi perempuan sebagai kandidat Ketum.
Marsudi secara pribadi setuju dengan wacana perempuan dapat mengisi posisi sebagai Ketua Umum PBNU di masa depan.
Saat ini pun, katanya, PBNU telah mewadahi perempuan berperan di badan otonom PBNU seperti Muslimat, Fatayat, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama hingga Korpri PMII.
"Itu [di struktur PBNU] sekarang juga ada 1 perempuan di Rais Syuriah. Nanti tinggal nambah aja," kata dia.
Sebelumnya, Putri Presiden keempat RI (alm) Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yenny Wahid sempat melontarkan pernyataan bahwa setuju dan mendukung bila perempuan nantinya bisa menjadi Ketua Umum PBNU.
Meski demikian, Yenny menjelaskan bahwa sampai saat ini belum ada wacana Ketua NU dari kalangan perempuan.
Sebab, di NU sudah ada badan otonom Muslimat NU sebagai wadah perempuan-perempuan NU untuk berorganisasi. [Democrazy/cnn]
