DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Perseteruan PDIP dan Partai Demokrat terkait Pemilu 2009 berlanjut lagi.
Kini Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto membantah pihaknya belum move on dan justru menyebut Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai balak bansos.
Awalnya Hasto menjawab tudingan Deputi Bappilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani yang menyatakan PDIP belum bisa move on atas kekalahan di 2009. Dia menyebut PDIP sebetulnya sudah move on.
"PDI Perjuangan selalu move on melalui langkah-langkah organisasi yang sistemik seperti pendidikan pol, kaderisasi kepemimpinan, dan bahkan bergerak cepat masuk ke kebudayaan, gerakan penghijauan dll," ucapnya saat dihubungi, Minggu (24/10/2021).
Meski sudah move on, Hasto menilai pihaknya tetap harus mengungkap kecerungan yang dilakukan Partai Demokrat pada Pemilu 2009 lalu.
Dia beralasan agar kecurangan serupa tidak terjadi lagi pada Pemilu yang akan datang.
Hasto lantas kembali menyinggung kecurangan Partai Demokrat pada Pemilu 2009 mulai dari manipulasi DPT, politik bansos, hingga politisasi hukum dengan memenjarakan mantan Ketua KPK Antasari Azhar.
"Mengapa kecurangan Pemilu diingatkan kembali oleh PDI Perjuangan? karena Pemilu itu hukumnya kedaulatan rakyat. Jika manipulasi DPT dan politik bansos serta politisasi hukum, termasuk dengan melakukan skenario hukum untuk memenjarakan Ketua KPK yang terbukti tidak bersalah, yakni Antasari Azhar, serta suap politik dengan memasukkan Pimpinan KPU sebagai pengurus teras Parpol agar tidak terjadi," ucapnya.
Hasto lantas memberi contoh salah satu kecurangan manipulasi data yang terjadi saat Pemilu 2009.
Dia menyebut ada kecurangan manipulasi DPT dengan bekurangnya jumlah kursi yang diperebutkan di Pacitan antara tahun 2009 dan 2014-2019
"Bukti kecurangan manipulasi DPT misalnya dengan berkurangnya jumlah kursi yang diperebutkan di Pacitan antara tahun 2009 dan 2014-2019 berkurang sebanyak 5 kursi. Itu salah satu bukti penggelembungan DPT," tuturnya.
Lebih lanjut, Hasto mengutip salah satu kajian dari Marcus Meizner yang menyebutkan SBY menggunakan bansos untuk kepentingan elektoral. Dia menyebut temuan ini menunjukan SBY sebagai Balak Bansos
"Kajian dari Marcus Meizner juga menunjukkan bagaimana SBY sebagai Balak Bansos yang menggunakan bansos untuk kepentingan elektoral. Politik bansos itulah yang memberatkan keuangan negara dalam jangka menengah dan panjang. Itu dari tulisan Marcus, dari Juni 2008 sampai April 2009 hampir USD 2 billion untuk belanja sosial," jelasnya. [Democrazy/dtk]
