DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Pengacara yang dianggap Kontroversi, Farhat Abas mendeklarasikan diri ingin menjadi Calon Presiden (Capres) pada 2024 mendatang.
Farhat Abas diusung Partai Negeri Daulat Indonesia (Partai Pandai).
Dalam deklarasinya, Farhat mngatakan tujuannya ingin mejadi presiden 2024, yakni ingin memperbaiki fungsi pengawasan parleman seperti yang diharapkan rakyat.
"Kurangnya atau fungsi pengawasan dan keterwakilan partai di Parlemen tidak sesuai harapan rakyat dan cita-cita reformasi," kata Farhat, Senin (25/10/2021).
Selain itu, Farhat juga ingin memperbaiki sistem penegakkan hukuk di Indinesia. Menurutnya, kebijakan yang diterapkan saat ini tidak berpihak kepada kaum rakyat kecil.
"Kedepan nanti Hukum harus berkeadilan yg bijaksana dan berkeTuhanan yang ber pihak pada kaum lemah," tuturnya.
Ia juga menilai, kegiatan-kegiatan kekuasaan hukum yang dianggap merugikan rakyat. Hal itu yang membuat dirinya ingin mencalonkan diri.
"Adanya beberapa kegiatan kekuasaan Hukum yg Kami Anggap merugikan rakyat dan demokrasi terjadi," jelasnya.
Dalam kesempatannya, Farhat menyindir perihal seorang anak yang dijadikan penguasa kekuasaan.
Menurutnya, hal itu hanya membuang-buang pajak rakyat dan tidaj efisiensi dalam bekerja.
"Sebagian Besar Parlemen dan kekuasaan pemerintahan terisi anak Anak penguasa yg belum Teruji kemampuan dan kepantasannya," katanya
"hanya buang-buang Pajak rakyat, tidak Efisiens, BUMN hanya di Isi oleh orang-orang yang merupakan bagian Dari politik kekuasaan dinasti," imbuhnya.
Berikut 8 poin tujuan Farhat Abas saat menjadi Presiden Indonesia
1. Ingin mejadi Negara yang berserikat menuju Indonesia Berdaulat.
2. Bersama, sejahtera, Mandiri, dan keadilan yang berketuhanan
3. Ingin menjadi Parhatisme (partai rendah hati )
4. Ingin memperbaiki Parlemen dan kekuasaan pemerintahan terisi anak Anak penguasa yang belum teruji kemampuan dan kepantasannya, hanya buang-hanya Pajak rakyat, tidak Efisiens, BUMN hanya di Isi oleh orang-orang yang merupakan bagian dari politik kekuasaan dinasti.
5. Perlu transformasi Seleruh Partai Politik dan anggota Parlemen, multi partai membuat begi bagi kekuasaan tidak ber pihak pada rakyat, oligarkhi kekuasaan serta politik dinasti makin tampak nyata
6. Memperbaiki kebijakan soal pandemi yang justru membuat masyarakat semakin susah sedangkan pejabat penguasa semakin kaya.
7. Memperbaiki beberapa kegiatan kekuasaan Hukum yg Kami Anggap merugikan rakyat dan demokrasi
8. Kedepan nanti Hukum harus berkeadilan yg bijaksana dan berketuhanan yang berpihak pada kaum lemah. [Democrazy/poskota]
