DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Ribuan massa dari sejumlah organisasi buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) akan menggelar aksi unjuk rasa mengevaluasi dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo di periode kedua, Kamis (28/10) besok.
Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) Nining Elitos mengatakan, aksi rencananya akan digelar sekitar pukul 11.00 WIB. Aksi akan dilakukan di depan Istana Kepresidenan, Jakarta.
"Iya besok aksi. Rencana titik kumpul depan Kedutaan Amerika, terus nanti longmarch ke Istana," kata Nining saat dikonfirmasi, Rabu (27/10).
Dia berujar, aksi masih akan menuntut dan mengevaluasi kinerja Presiden Jokowi di tahun kedua pada periode keduanya.
Nining menilai Jokowi masih gagal dalam menyejahterakan rakyat.
Selain buruh, Nining menyebut aksi juga akan bergabung dengan kelompok mahasiswa.
Dia mengaku telah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan beberapa kelompok mahasiswa yang rencananya akan melakukan aksi yang sama.
"Beberapa kelompok mahasiswa kita sudah ada koordinasi, komunikasi, mereka juga akan rencana aksi hal yang sama," kata Nining.
Rencana aksi tersebut sebelumnya telah disampaikan Nining. Massa akan membawa 10 tuntutan yang akan disampaikan ke pemerintah.
Pertama, tuntutan mencabut UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Cipta Kerja dan berbagai aturan turunannya.
Kemudian, pihaknya mendesak penghentian pemutusan hubungan kerja (PHK), setop kriminalisasi dan penangkapan aktivis, hingga tuntutan atas jaminan persamaan hak dan perlindungan bagi pekerja rumah tangga dan buruh migran.
Selain Kasbi, beberapa elemen masyarakat yang berencana ikut aksi di Istana antara lain, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI).
"Kami tegas sampaikan kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin gagal menyejahterakan rakyat. Berbagai regulasi, melalui surat edaran, keputusan menteri, keputusan presiden dikeluarkan merugikan kepentingan rakyat dan lebih kedepankan investasi dan oligarki," ujarnya. [Democrazy/cnn]
