Bersatu Lawan Oligarki, Refly Harun hingga Rocky Gerung Berkumpul | DEMOCRAZY News | Media Informasi Politik Penyeimbang -->

Breaking

logo

Jumat, 29 Oktober 2021

Bersatu Lawan Oligarki, Refly Harun hingga Rocky Gerung Berkumpul

Bersatu Lawan Oligarki, Refly Harun hingga Rocky Gerung Berkumpul

Bersatu Lawan Oligarki, Refly Harun hingga Rocky Gerung Berkumpul

DEMOCRAZY.ID - Sejumlah tokoh nasional mulai dari aktivis, ekonom, politikus, hingga ahli hukum menggelar pertemuan di kawasan Jalan Dharmawangsa, Jakarta Selatan.


Mereka mengkritik keadaan politik saat ini yang dikuasai kelompok tertentu atau oligarki.


Beberapa sosok yang hadir dalam pertemuan itu antara lain Rocky Gerung, Ferry Juliantono, Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan, Refly Harun, Arief Poyuono, Akbar Faisal dan beberapa tokoh lainnya.


Salah satu inisiator pertemuan yang membawa tema "Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia" Ferry Juliantono dalam sambutannya sempat menyinggung ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold yang dianggap sebagai penghambat demokrasi.


Dia mendukung agar presidential threshold dapat menjadi 0 persen. Diketahui, dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ambang batas pencalonan presiden mensyaratkan kepemilikan kursi DPR 20 persen.


Ferry dan kelompok yang berkumpul mendorong agar presidential threshold dapat menjadi 0 persen lewat revisi UU Pemilu.


"Mudah-mudahan dengan tekanan, dukungan dari kita semua masyarakat Indonesia yang ingin supaya PT itu bisa 0 persen itu bisa dimenangkan. Itu salah satu cahaya kecil ruang yang insyaallah kalau kita niatkan, kita satukan itu bisa akan tercapai," kata Ferry, Kamis (28/10).


Pada kesempatan yang sama, pemerhati sosial politik Rocky Gerung menyindir bahwa sistem pemilu nasional saat ini telah membentuk oligarki yang terus beternak politisi muda.


Rocky mengatakan sistem ketatanegaraan perlu diperbaiki secara mendasar, salah satunya lewat reformasi aturan presidential treshold 0 persen.


"Dengan cara itu kita mencegah oligarki, beternak politisi baru di 2024. Sebetulnya itu strateginya yang bisa kita pikirkan sama-sama," katanya.


Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menilai sistem pemilu saat ini hanya menguntungkan kelompok tertentu.


Lewat revisi UU Pemilu dengan mengubah syarat pencalonan presiden, dia yakin demokrasi di Indonesia akan lebih sehat.


"Artinya apa? kalau oligarki atau kekuatan Istana ini solid, maka tidak ada lagi kekuatan oposisi yang akan berkembang. Mereka bisa menciptakan 2-3 calon untuk pemilu gajah," katanya.


"Yang menang hanya di antara mereka saja di inner circle mereka. Intinya tidak ada pemilihan yang genuine," sambung Refly. [Democrazy/cnn]