DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Langkah KPK menggelar rapat kerja di hotel bintang 5 Sheraton Mustika di Kabupaten Sleman, DIY, menuai kritik.
Namun, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pihaknya punya alasan lain memilih Yogyakarta, yaitu untuk menyatukan visi antara pimpinan dengan pejabat struktural.
"Jadi salah satunya adalah menyatukan antara pimpinan, pejabat struktural (KPK), mari bergerak ke depan apa yang akan kita lakukan, kita bangun kebersamaan ini," kata Marwata ditemui di Sheraton Mustika, Kamis (28/10).
Soal kritik kenapa rapat seperti ini tidak dilakukan di Jakarta saja, Marwata mengatakan masukan apa pun semua tergantung dari sudut pandang.
Ia menyebut sebenarnya bisa saja raker dilakukan dengan dukungan teknologi tanpa bertatap muka.
"Dengan teknologi sekarang bisa. Nah, itu yang selama ini juga sudah kita lakukan. Sekarang banyak kegiatan KPK ketika kami, misalnya, melakukan rapat kerja dengan berbagai instansi pemerintah, dengan pemerintah daerah kita tidak harus ke daerah. Kita bisa dilakukan dengan Zoom dan itu yang sudah kita lakukan," bebernya.
Namun menurutnya, terkadang pihaknya memang harus mengumpulkan semua pejabat struktural KPK.
"Tujuannya apa, untuk membangun kebersamaan, untuk menyatukan persepsi visi kita bersama ke depan apa yang harus kita lakukan," ungkapnya.
Ia menyebut agenda utama dalam raker ini adalah Rapat Tinjauan Kinerja, pembahasan alih status pegawai menjadi ASN serta menyusun struktur baru. Namun menurutnya, penyatuan visa juga penting.
Lantas kenapa rapat tidak dilakukan di kantor KPK saja?
Marwata mengatakan ketika raker digelar di kantor, maka akan ditemukan hambatan.
"Satu, kita tidak bisa sepenuhnya menyatu karena apa, ada saja pekerjaan-pekerjaan itu yang kemudian mengganggu antara pejabat dan mungkin karena rumahnya dan sebagian besar tinggal di Jakarta. Sore kadang-kadang balik, itu yang kalau kita lakukan [raker] di kantor," ujarnya.
Ia kemudian membandingkan dengan lembaga pemerintah lain. Menurutnya, lembaga pemerintah lain juga menggelar kegiatan serupa di luar kota.
"Dan saya kira seperti ini banyak dilakukan lembaga pemerintah yang lain, kan, gitu," ujarnya lagi.
Selain menyatukan visi pimpinan dan pejabat struktural, dipilihnya Yogyakarta juga sebagai penyelamatan ekonomi nasional salah satunya di sektor pariwisata.
Dia pun memastikan raker ini sesuai koridor yang berlaku. Artinya anggaran yang digunakan sudah diperhitungkan dan raker juga telah disusun jauh-jauh hari.
"Sekali lagi kegiatan ini sudah kita rencanakan dari awal. Dari awal kita memang sudah susun dan kita alokasikan anggaran. Jadi bukan untuk mengejar serapan anggaran menjelang akhir tahun seolah-olah ini dananya masih sisa ini, untuk apa, itu mengada-ada. Kalau itu jelas tidak tepat. Lebih baik kita gunakan untuk positif misalnya mendukung pencegahan atau pemberantasan," pungkasnya. [Democrazy/kmpr]
