DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Guru madrasah di Pandeglang, Banten, menjadi sorotan karena hanya digaji Rp 50 ribu per bulan untuk kegiatan belajar mengajar.
Kemenag pun tak bisa berbuat banyak karena memang tak ada yang dialokasikan untuk menggaji guru MDTA tersebut.
"Kalau untuk honor (guru MDTA), memang tidak ada anggaran dari Kemenag. Tapi enggak tahu kalau dari yang lain," kata Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Pandeglang Agus Salim saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (8/9/2021).
Terkait kewenangannya, Agus menjelaskan bahwa Kemenag hanya dalam posisi pengawasan dan perumusan kurikulum MDTA.
Sementara, Kemenag tidak memiliki pos anggaran untuk biaya operasional madrasah karena sudah di-cover oleh pemerintah daerah.
"Karena itu kan pendidikan non formal yah, jadi persoalan bantuan yang sifatnya hibah itu ada di pemda. Itu ranahnya ada di Dindik yang secara rutin memberikan bantuan ke masing-masing lembaga itu sendiri," ujar Agus.
Sebelumnya, guru Madrasah Diniyah Takmilyah Awaliyah (MDTA) Ar Raudoh di Pandeglang, Banten, hingga kini rupanya belum bisa merasakan pendapatan yang layak dari kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah.
Nyatanya, mereka hanya menerima gaji Rp 50 ribu per bulan lewat dana bantuan pemerintah daerah.
Kepala Sekolah MDTA Ar Raudoh Sukanta mengatakan dalam sebulan hanya bisa memberi gaji kepada guru di sekolahnya Rp 50 ribu per bulan.
Sebab, madrasah yang Sukanta kelola dan berisi sekira 70 siswa itu hanya mendapat bantuan dari pemda setiap tahunnya senilai Rp 6,5 juta.
"Jadi kalau dihitung, bantuan Rp 6,5 juta itu kalau dibagi buat gaji guru per bulannya itu cuma Rp 50 ribu per orang. Di madrasah saya kan gurunya ada empat, itu udah habis buat menggaji guru juga dengan anggaran segitu (Rp 50 ribu per bulan)," ujar Sukanta melalui sambungan telepon, Selasa (7/9/2021).
Meski dalam kondisi tersebut, Sukanta beserta guru di madrasahnya tetap berkomitmen memberi pelajaran agama kepada anak-anak di wilayahnya.
Dia menegaskan bahwa Pandeglang harus terus mempertahankan identitas keagamaannya karena sejak dulu daerah ini identik dengan sebutan kota seribu ulama sejuta santri.
Ia berharap pemda bisa mempertimbangkan kondisi tersebut. Minimal, kata Sukanta, anggaran bantuan tiap tahunnya bisa ikut dinaikkan demi kesejahteraan para guru agama yang mengajar di madrasah.
"Meskipun madrasah itu bukan pendidikan formal, tapi dari sana anak-anak itu bisa kami didik tentang ilmu agama dan akidahnya. Kami bukan bermaksud melihat bantuan ini dari sisi besar dan kecilnya anggaran, tapi minimal ada perhatian dari pemda bahwa tenaga pendidik di madrasah itu juga harus diperhatikan kesejahteraannya," tutur Sukanta. [Democrazy/rep]
