DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung ungkap fakta di balik kebocoran data penting negara yang merupakan hal krusial.
Rocky Gerung mengatakan bahwa kebocoran data penting negara memungkinkan oligarki dapat mengatur negara dari jarak jauh, termasuk dengan mengendalikan sistem hukum di Indonesia.
"Kita tahu bahwa Indonesia itu diintai oleh sebuah survei intelijen tuh. Kan isu bahwa Pegasus masuk ke Indonesia, isu bahwa seluruh data sebetulnya itu tidak bisa dikunci secara lengkap dalam sistem proteksi apapun, dan memungkinkan oligarki mengatur-ngatur (regulasi) secara remote. Bahkan draft undang-undang itu bisa bocor, yang tinggal satu menit mau disahkan diubah sedikit," kata Rocky Gerung sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Sabtu, 4 September 2021.
Menurut Rocky Gerung, sejauh ini pemerintah tak memberikan aturan yang tegas atau memiliki tertib prosedur dalam pengamanan data penting negara.
Menurutnya, pemerintah terkesan mengobral data karena menganggap warga negara tak punya hak untuk menyembunyikan identitasnya kepada negara.
"Jadi memang nggak ada semacam tertib di dalam pemerintah untuk mengamankan data tuh. Hal yang paling penting di kita adalah kemampuan untuk merahasiakan data kan? Tapi datanya diobral, kan pemerintah menganggap 'Ya, warga negara gak punya hak untuk menyembunyikan identitasnya'. Demikian juga hacker menganggap 'Oke kalau begitu, begitu hak warga negara itu diretas maka itu secara intelijen memungkinkan di atasnya juga diretas'," ujarnya.
Rocky Gerung mengatakan, kebocoran data penting negara merupakan persoalan yang sangat serius dan harus menjadi perhatian penting oleh pemerintah.
Sebab, siapapun dapat mengakses data yang bocor bahkan dapat mengubah dara yang ada.
"Masalahnya bukan sekedar datanya bocor. Kan orang bisa akses ke sumber data itu bukan sekedar bisa menemukan bocoran tapi bisa mengubah datanya itu kan? Jadi nanti data vaksinasi mungkin yang belum dapat dianggap sudah dapat," katanya.
Rocky Gerung menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan menganggap remeh kebocoran data penting negara, apalagi dengan saling lempar tanggung jawab antara Kemenkes dan Kemkominfo.
Padahal, kebocoran data penting negara khususnya mengenai data vaksinasi Covid-19 seluruh warganya dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.
"Ini serius betul, tapi keseriusan problem ini diatasi dengan cara yang gampang aja, saling lempar tanggung jawab kan? Jadi itu bahayanya pemerintah yang dungu itu cuma menganggap 'Itu cuma data bocor', padahal data yang bocor itu artinya situsnya pernah diakses oleh orang yang nggak punya official password, artinya orang yang sama juga bisa melakukan perubahan di dalam sistem data itu tuh," ujar dia.
Rocky Gerung menganggap, selama ini pemerintah tak memiliki sense terhadap urgensi mengamankan data penting negara.
Dia juga menganggap, pemerintah hanya menganggap data merupakan persoalan administrasi semata namun tak mengetahui bahaya yang ditimbulkan jika data penting negara bocor kepada pihak yang seharusnya tak berhak untuk mengaksesnya.
"Jadi memang nggak ada pendidikan tentang urgensi data itu tuh, Menteri Kominfo mengganggap ini soal adminstrasi aja. Dia nggak paham bahwa ini merupakan sinyal bahwa seluruh data udah bisa dibocorin," tuturnya. [Democrazy/pkr]
