DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Peneliti ekonomi Salamuddin Daeng menyebut pemerintah panik atasi kasus BLBI dan cenderung lebih berat dalam hal pencitraan.
Salamuddin Daeng menilai pemerintah seolah panik karena pemerintah cenderung menggunakan pendekatan perdata dalam mengatasi kasus BLBI yang masih belum tuntas hingga saat ini.
"Sebetulnya sangat kelihatan sekali pemerintah seperti agak panik ya menghadapi situasi belakangan ini. Paling tidak satu, soal usaha pemerintah untuk menarik piutang BLBI, nah itu saya lihat sebagai suatu kepanikan kenapa? Sepertinya lebih berat di pencitraan ketimbang mengkonkritisasi bagaimana cara menarik piutang pemerintah BLBI ini karena cara yang dipakai pemerintah ini cara perdata," kata Salamuddin Daeng sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Hersubeno Point pada Rabu, 8 September 2021.
Menurut Salamuddin Daeng, kasus BLBI merupakan kasus dengan potensi pidana yang sangat tinggi dan memiliki sengkarut pidana yang sangat banyak.
Akan tetapi, pemerintah seolah tak mampu menyelesaikan kasus BLBI dalam konteks pidana, bahkan tak mampu menyelesaikannya secara keseluruhan.
Bahkan untuk ranah perdata saja, pemerintah dinilai tak mampu menggugah kesadaran obligor BLBI untuk melunasi hutang-hutangnya.
"Sementara BLBI ini punya sengkarut pidana yang sangat banyak. Di pidana saja atau menyelesaikan masalah ini secara keseluruhan saja tidak belum tentu pemerintah dapatkan apalagi perdata yang sebetulnya ini lebih cenderung menarik kesukarelaan daripada yang punya hutang kan?," ujarnya.
Salamuddin Daeng mengatakan sudah banyak obligor BLBI yang kabur ke luar negeri untuk menghindari kewajibannya.
Bahkan, dia juga menilai pemerintah seolah tak bertaji untuk menempuh upaya hukum lebih lanjut demi menindak tegas para obligor BLBI yang mangkir dari kewajibannya.
Baru-baru ini pula, Samsul Nursalim juga telah dinyatakan bebas dari tuntutan pidana atas dugaan keterlibatan dalam kasus BLBI.
"Orang-orang ini (obligor BLBI) sebetulnya udah banyak kabur, sudah tidak di sini, lalu macam-macam lah, lalu upaya hukum yang dilakukan pemerintah juga tidak ada. Terakhir kita lihat Samsul Nursalim malah dilepas atau dibebaskan dari tuntutan pidana," katanya.
Salamuddin Daeng menyayangkan adanya upaya 'tukar guling' antara pemerintah dengan obligor BLBI agar terbebas dari tuntutan pidana.
Dia juga menyoroti sejumlah obligor BLBI yang akhirnya terbebas dari tuntuan pidana hanya dengan penyelesaian secara perdata.
Atas hal tersebut, dia menilai pemerintah seolah panik dalam menghadapi situasi tersebut.
"Nah ini saya tangkap sebagai upaya 'tukar guling'. Jadi 'Oke saya tidak pidanakan kalian semua tapi kalian bayar' kira-kira gitu lah bahasanya. Ini saya sebut sebagai bentuk keputusasaan, kepanikan di dalam menghadapi situasi keuangan pemerintah," tuturnya. [Democrazy/pkr]
