Klaim Kasus Pungli Berkurang, Mahfud MD: Masyarakat Sudah Merasakan Belum? | DEMOCRAZY News | Media Politik Penyeimbang -->

Breaking

logo

Jumat, 24 September 2021

Klaim Kasus Pungli Berkurang, Mahfud MD: Masyarakat Sudah Merasakan Belum?

Klaim Kasus Pungli Berkurang, Mahfud MD: Masyarakat Sudah Merasakan Belum?

Klaim Kasus Pungli Berkurang, Mahfud MD: Masyarakat Sudah Merasakan Belum?

DEMOCRAZY.ID - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) cukup efektif. 


Terbukti, Mahfud mengklaim kasus pungutan liar (pungli) kini sudah sangat berkurang. 


"Sekarang alhamdulillah sudah sangat berkurang pungli-pungli itu."


"Kalau saya ditanya kenapa, karena ada ada Saber Pungli yang selalu memata-matai, menyelidiki siapa menerima apa," ujar Mahfud MD. 


Dia mengatakan hal tersebut seusai pencanangan DIY Menuju Kabupaten/Kota Bebas dari Pungli di Gedhong Pracimasana, Kantor Kepatihan, Yogyakarta, Jumat (24/9). 


Mahfud menyebut Satgas Saber Pungli sejak awal dibentuk telah menangkap tangan pelaku lebih dari 43 ribu kali yang kemudian kasusnya dilimpahkan ke kepolisian.


Kasus pungutan liar yang ditangani Saber Pungli terjadi di berbagai sektor pelayanan publik. 


Seperti, pengurusan SIM, persyaratan pengajuan kredit di bank, hingga pungli pengurusan pajak bumi dan bangunan (PBB).


"Misalnya sudah bayar PBB dibilang ada uang administrasi lagi, itu dulu banyak sekali dan itu dikejar," katanya.


Menurut Mahfud, selain peran Saber Pungli pelayanan publik juga telah menggunakan sistem berbasis elektronik juga berkontribusi menekan kasus pungli. 


"Saudara mau ambil SIM pakai elektronik. Bahkan sekarang di kota-kota tertentu Polri sudah menyediakan mobil di suatu tempat, siapa yang SIM-nya mati diperpanjang di situ." 


"Mengurus KTP juga tidak usah ke kelurahan, sekarang tinggal memakai nomor KTP sudah bisa keluar tinggal pencet," katanya. 


Meski belum merata, Mahfud menyebut sistem pelayanan publik berbasis elektronik secara bertahap telah diresmikan di berbagai daerah seperti di Surabaya dan DKI Jakarta. 


"Semua sekarang sudah dicoba begitu sehingga debirokratisasi seperti yang dikatakan presiden dalam rangka Nawacita itu diliputi dengan E-government dengan digital administrasi," katanya. 


Mahfud MD mengakui hingga kini tetap ada oknum yang mencoba mencari celah agar pungli tetap berjalan. 


Karena itu, dia meminta pada masyarakat untuk aktif melaporkan ketika menemukan indikasi pungli.


"Laporkan, nanti pasti akan diselidiki kalau masih ada yang nakal-nakal dengan cara itu," pungkas Mahfud MD. [Democrazy/jpnn]