DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengkritik beberapa program Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang tengah berjalan, namun tak jelas ujungnya.
Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) DPR RI yang dilaksanakan di Kompleks Parlemen pada Senin, 13 September 2021.
Rapat itu membahas asumsi dasar, pendapatan, defi sit, dan pembiayaan pembahasan RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)2022.
Dalam rapat itu, Ibas menyinggung keberlangsungan program gunting pita, yaitu proyek yang sudah ditetapkan di masa Pemerintahan Jokowi atausebelumnya.
Ia berharap program-program yang sudah direncanakan jauh-jauh hari, bahkan sudah ada sejak era SBY, bisa dikebut dan segera selesai.
Pasalnya, menurut Ibas, banyak sekali program yang tengah berjalan, tapi tidak jelas ujungnya, seperti pembangunan Jembatan Merah Putih di Ambon dan proyek kereta cepat.
“Kalau bisa itu kereta cepat juga selesai. Saya pernah menengok langsung bersama anggota DPR RI Komisi VI, meski proyek kereta cepat ini menuai pro dan kontra, saya yakin rakyat akan senang jika selesai,” ungkapnya.
Selain proyek kereta cepat, Ibas juga berbicara tentang Trans-Sumatera hingga Jalan Lintas Selatan (JLS) Jawa Timur.
“Saya juga bermimpi, mewakili Dapil Jatim VII, proyek JLS Jawa Timur itu bisa selesai. Hingga saat ini pembiayaan untuk JLS saja belum jelas,” tuturnya.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu lantas mempertanyakan soal peta jalan atau roadmap pemerintahan saat ini.
Ia membandingkan bahwa pada masa Presiden SBY, ada program yang dikenal dengan nama MP3EI atau Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia.
“Apakah pemerintah juga tidak memiliki (roadmap)? Ya, kalau di masa lalu ada MP3EI, yang sekarang sebetulnya masih dipakai meski berganti nama,” katanya.
Ibas menyinggung, kalau proyek kecil seperti JLS saja tidak tuntas, ia jadi tidak yakin apakah Pemerintahan Jokowi memiliki kemampuan fiskal yang cukup besar.
“Sebut saja penyelesaian Ibu Kota Negara (IKN) contohnya. Bukan hanya sekedar ‘roadmap’ pembiayaan (untuk saat ini saja, red), tetapi yang berkelanjutan,” ujarnya.
Ibas mengakui, ekspansi fi skal memang diperlukan dalam pemulihan ekonomi saat ini dan pelaksanaan jaminan perlindungan sosial.
Namun, ia juga mengingatkan agar Pemerintahan Jokowi tidak melupakan proyeksi jangka panjang yang berkesinambungan. [Democrazy/skp]
