IRONI! Saat Pejabat Kompak Soal Aturan PPKM Jokowi, Anggota DPRD Pasuruan Malah Asyik Gelar Dangdutan Mirip Diskotik | DEMOCRAZY News | Media Politik Penyeimbang -->

Breaking

logo

Rabu, 01 September 2021

IRONI! Saat Pejabat Kompak Soal Aturan PPKM Jokowi, Anggota DPRD Pasuruan Malah Asyik Gelar Dangdutan Mirip Diskotik

IRONI! Saat Pejabat Kompak Soal Aturan PPKM Jokowi, Anggota DPRD Pasuruan Malah Asyik Gelar Dangdutan Mirip Diskotik

IRONI! Saat Pejabat Kompak Soal Aturan PPKM Jokowi, Anggota DPRD Pasuruan Malah Asyik Gelar Dangdutan Mirip Diskotik

DEMOCRAZY.ID - Miris, di saat aparat galak ke rakyat kecil soal kepatuhan pada PPKM untuk mengurangi penularan Covid-19.


 Justru sebaliknya, ada pejabat yang tampak tidak patuh dan seperti ada pembiaran.


Hal ini tampak pada acara resepsi dengan menggelar konser dangdutan mirip di diskotik.


Kelap-kelip lampu sorot penuh warna bergerak menyilang menghibur muda-mudi dan warga yang ikut menonton acara dangdutan yang diduga digelar serang pejabat di Pasuruan.


Pesta-pora resepsi dan dangdutan ini tampak bebas dari masalah Covid-19, mereka berjingkrak dan bernyanyi mengikuti sang biduan di atas panggung.


Pesta meriah tersebut diduga dilakukan seorang anggota DPRD Kabupaten Pasuruan yang menggelar acara pernikahan di saat wilayah Desa Pusung Malang, Kecamatan Puspo memberlakuan PPKM Level 3.


Panggung mewah dengan segala hingar bingarnya seakan menghipnotis tamu dan warga sehingga mereka lupa jika Covid-19 masih mengintai.


Gelaran dangdutan di acara ernikahan tersebut dihadiri ratusan orang pada Sabtu, 28 Agustus 2021 malam.


Tak ada sekat yang terlihat di tengah kerumunan pengunjung yang sedang asyik berjoget dan bernyanyi mengikuti hentakan alunan musik.


Diduga pesta meriah tersebut adalah acara pernikahan anggota DPRD Akhmad Mujangki. Saat acara yang melawan perintah Presiden Jokowi untuk taat PPKM itu viral, aparat mengaku sudah menegur Akhmad Mujangki.


Akan tetapi, faktanya pesta hajatan dengan dangdutan tersebut telah terjadi dan seakan mencoret harga diri petugas dalam menegakan prokes di saat PPKM.


Kabarnya, polisi membubarkan acara tersebut sekitar pukul 11 malam. Polisi melihat dangdutan tersebut menimbulkan kerumunan dan melanggar prokes.


Kini kasus tersebut masih ditangani Satreskrim Polres Pasuruan. Kepada wartawan, Kasatreskrim Polres Pasuruan, AKP Adhi Putranto Utomo mengatakan sudah memeriksa beberapa orang.


Ketua RT, Ketua RW, hingga Kades Pusung Malang, Akhmad Baidlowi juga diperiksa soal hajatan tersebut.


Kabarnya, Kades Pusung adalah ayah anggota DPRD tersebut. Dari keterangan yang diberikan Akhmad Baidlowi, jika anaknya sudah menikah pada tahun 2019 lalu.


Akan tetapi pelaksanaan resepsi belum sempat digelar dan sempat beberapa kali mengalami penundaan.


Lama menanti kepergian Covid-19, keluarga akhirnya mantan menggelar pesta meski sudah ada larangan dan perintah dari Presiden Jokowi untuk tidak menimbulkan keramaian.


"Kalau itu saya semuanya yang menyelenggarakan. Anggota dewannya (Akhmad Mujangki) itu hanya mempelai," kata Akhmad Baidowi pada Selasa, 31 Agustus 2021.


Sang kades berasalan akan merasa malu jika pernikahan Akhmad Mujangki tidak digelar pesta. Dia takut jika tak ada resepsi akan jadi bahan gunjingan warga jika Mujangki sudah punya anak.


Sebelumnya, pejabat diduga langgar prokes dilakukan kepala daerag se-NTT.


Viralnya video pesta pantai di Otan, Pulau Semau pada Jumat, 27 Agustus 2021, belum ada tanda-tanda diseret ke meja hukum.


Padahal, atas viralnya video tersebut banyak menuai kritik netizen di sosial media.


Seperti diketahui, belum lama ini viralnya di sosial media pesta dan konser dalam rangka kegiatan pengukuhan TPKAD di Pantai Otan, Pulau Semau.


Acara tersebut dihadiri langsung Gubernur NTT, Viktor Buntilu Laiskodat, wagub, sekda hingga seluruh kepala daerah se-NTT. Hadir juga pejabat Bank NTT dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTT.


Padahal pemerintah pusat tengah gencar-gencarnya menerapkan PPKM di masa semua kegiatan rakyat dibatasi super ketat. Untuk Provinisi NTT, pemerintah menetapkan penerapan PPKM level 4.


Akan tetapi, pesta yang digelar yang dihadiri para pejabat tinggi di sana seakan berpesta di zona bebas Covid-19. 


Mereka makan enak, berpesta, bernyanyi, dan minum-minum tanpa ada satu pun yang mampu menegurnya. [Democrazy/wyg]