IRONI! Jembatan di Luwu Utara Sulsel Ini Kenakan Tarif Bagi Penyeberang, Kadesnya Ngaku Gak Tahu | DEMOCRAZY News | Media Politik Penyeimbang -->

Breaking

logo

Kamis, 09 September 2021

IRONI! Jembatan di Luwu Utara Sulsel Ini Kenakan Tarif Bagi Penyeberang, Kadesnya Ngaku Gak Tahu

IRONI! Jembatan di Luwu Utara Sulsel Ini Kenakan Tarif Bagi Penyeberang, Kadesnya Ngaku Gak Tahu

IRONI! Jembatan di Luwu Utara Sulsel Ini Kenakan Tarif Bagi Penyeberang, Kadesnya Ngaku Gak Tahu

DEMOCRAZY.ID - Di era serba digital saat ini, masih ada desa yang tidak memiliki infrastruktur penghubung. 


Hingga akhirnya ada warga yang berinisiatif membangun jembatan agar warga lainnya bisa beraktivitas. 


Namun, ada tarif yang dikenakan kepada warga yang ingin menggunakan jembatan penghubung tersebut.


Jembatan berbayar tersebut menjadi akses penghubung antara Desa Salujambu dan Desa Lawewe. 


Dua desa tersebut berada di Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan (Sulsel).


Warga di salah satu desa tersebut, yang enggan disebutkan identitasnya, menceritakan awal mula pembangunan jembatan berbayar tersebut. 


Pembangunan jembatan berbayar tersebut dilakukan karena warga Desa Salujambu dan Lawewe harus menyeberangi sungai.


"Dulu pakai perahu atau rakit, tapi kendalanya kalau ada apa-apa yang mendesak malam-malam, terus harus menyeberang, sementara penjaga rakit tidak di situ berjaga 24 jam. Akhirnya ada seseorang yang biasa dipanggil Pak Bakra berinisiatif menawarkan untuk membangun jembatan dengan uang pribadi, dan di setujui oleh warga Desa," kata LW saat berbincang dengan detikcom, Kamis (9/9/2021).


Biaya yang dikenakan ke warga yang ingin menyeberang itu digunakan perawatan jembatan. Perawatan jembatan disebut dilakukan secara berkala.


"Jembatan dikenakan biaya penyeberangan. Hasilnya, sebagian untuk biaya perawatan jembatan rutin tiap 3 bulan atau 5 bulan. Jembatan diperbaiki terkadang dengan biaya besar karena kerusakan berat," sebut LW.


Kepala Desa Tak Tahu Ada Biaya


Terpisah, Kepala Desa Salujambu Haerullah membenarkan bahwa jembatan tersebut di bangun menggunakan dana pribadi atas kesepakatan warga desa. 


Namun dia mengaku tidak pernah dikenakan biaya saat melintasi jembatan tersebut.


"Dulunya jembatan tersebut belum ada. Persis dibangunnya saya lupa, yang jelas sudah lama. Itu memang milik pribadi, dibangun atas kesepakatan warga karena saat itu akses susah. Tapi kalau untuk bayaran saya kurang tahu, karena selama saya melewati jembatan tersebut belum pernah saya bayar," katanya.


Berbeda dengan Haerullah, Bhabinkamtibmas Salujambu mengonfirmasi bahwasanya ada biaya yang harus dibayarkan oleh warga jika ingin menggunakan jembatan tersebut untuk menyeberang. 


Dia meminta agar pemerintah setempat segera menyelesaikan persoalan tersebut.


"Kalau mau menyeberang lewat jembatan ya bayar. Kalau tidak mau membayar cari jalan lain, karena itu jembatan memang milik pribadi. Jadi kalau mau bagus, di kampung sebelah enak, di sini juga enak. Pemerintah harus cepat-cepat membangun jembatan," ungkapnya.


Jembatan tersebut merupakan akses satu-satunya. 


Meskipun berbayar, warga dua desa tersebut terbantu, karena rata-rata mereka bertani dan berkebun Sementara, ada warga Desa Lawewe yang kebun atau sawahnya berada di Desa Salujambu, begitu sebaliknya.


Tarif Tidak Dipatok


Jembatan berbayar tersebut sebetulnya pernah diprotes oleh aliansi mahasiswa. 


Namun kondisi tetap tidak berubah, warga masih dikenakan biaya.


Terkait dengan tarif yang dikenakan, beberapa informasi warga Desa Salujambu dan Desa Lawewe bervariatif, mulai dari Rp 200 ribu untuk roda dua, 150 ribu untuk roda empat, ada juga yang tidak dikenakan biaya.


Camat Lamasi H Suwarso saat dimintai konfirmasi membenarkan jembatan berbayar tersebut. 


Namun, menurutnya, tarif yang dikenakan tidak menentu, tergantung si pemilik.


"Iya memang ada dan itu dibangun secara pribadi. Kalau tarif tidak menentu. Jadi tarif itu tidak dipatok dan berubah-ubah tergantung yang punya, dan sampai saat ini belum ada laporan warga yang menolak keberadaan jembatan tersebut, karena memang membantu warga untuk saat ini, karena pemerintah belum membuat jembatan di situ, tapi sudah direncanakan," katanya.


Suwarso mengklaim pemerintah sudah merencanakan pembangunan jembatan. 


Tapi tidak dijelaskan kapan pembangunannya akan dimulai.


"Rencana pembangunan jembatan itu sudah ada, tidak jauh dari jembatan yang sekarang, anggarannya kemungkinan ke Luwu Utara, kita hanya sebagai penerima manfaat," terangnya.


Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel sebelumnya mengaku sudah mengalokasikan anggaran pembangunan jembatan untuk akses warga Desa Salujambu dan Lawewe. Anggarannya sebesar Rp 14 miliar.


Pemprov Sulsel sebetulnya pernah memberikan keterangan terkait jembatan tersebut. Ketika itu jabatan Gubernur Sulsel masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt), yakni Andi Sudirman Sulaiman. 


Andi menyebut pada 2021 mendatang akan ada pembangunan infrastruktur, salah satunya jembatan penghubung antar Luwu dengan Luwu Utara, yang ada di Desa Salujambu dan Lawewe.


"Ini juga kita sudah anggarkan. Anggarannya sekitar Rp 14 miliar dan tahun ini sudah berjalan," sebut Andi dalam sambutannya di peringatan HUT Kota Palopo, Senin (2/8/2021). [Democrazy/dtk]