DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Indonesia Corruption Watch (ICW) baru-baru ini merilis adanya temuan anggaran fantastis yang dihabiskan untuk menyewa influencer dalam rangka mempromosikan kebijakan pemerintah.
ICW menyebut pemerintah telah menghabiskan anggaran hingga mencapai Rp90,45 miliar untuk menyewa influencer.
ICW menduga anggaran senilai Rp90,45 miliar tersebut dikeluarkan untuk mengkampanyekan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (omnibus law) yang telah resmi disahkan sejak 2 November 2020 lalu.
Roy Suryo mengungkapkan, proyek influencer senilai Rp90,45 miliar merupakan proyek yang tak bermanfaat untuk rakyat.
Menurutnya, anggara senilai Rp90,45 miliar terkesan hanya menghambur-hamburkan uang rakyat.
"Ini Proyek menghambur2kan Uang Rakyat yg tdk jelas manfaatnya (alias unFaedah) yg kata Profesor saat keceplosan diketuai oleh si Bekas Pelawak berinitial HJM alias 'YM' itu ya?," kata Roy Suryo sebagaimana dikutip dari akun Twitter @KRMTRoySuryo2 pada Sabtu, 4 September 2021.
Dalam tangkapan layar rilis ICW yang diunggah oleh akun Twitter @KRMTRoySuryo2, ICW mencatat bahwa total anggaran belanja pemerintah untuk aktivitas dalam tujuh tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencapai Rp1,29 triliun untuk total 133 paket pengadaan.
Dari angka Rp1,29 triliun tersebut, sebesar Rp90,45 miliar telah dihabiskan untuk menyewa influencer dengan total 40 paket pengadaan.
Sementara itu, anggaran untuk mengerahkan buzzer di media sosial tercatat jauh lebih tinggi lagi yakni sebesar Rp1,16 triliun dengan total 68 paket pengadaan.
Adapun anggaran untuk kampanye digital, media, kampanye online, konsultan komunikasi, YouTube, dan branding masing-masing menghabiskan anggaran tak lebih dari Rp20 miliar untuk total 25 paket pengadaan.
Roy Suryo memberikan apresiasnya kepada ICW yang telah membeberkan informasi temuan anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk menyewa influencer.
Akan tetapi, Roy Suryo menganggap apa yang dilakukan ICW dengan menerbitkan rilis masih belum cukup.
Roy Suryo meminta agar ICW mengambil tindakan yang lebih proaktif untuk membersihkan para maling uang rakyat (koruptor) dari negeri ini.
Roy Suryo meminta ICW untuk segera melaporkan siapapun yang diduga maling uang rakyat (koruptor) di lingkungan pemerintah kepada BPK hingga KPK terkait dengan anggaran yang dihabiskan untuk menyewa influencer.
"Seharusnya ICW terus Laporkan ke BPK hingga KPK, kalau masih punya gigi utk memberantas Korupsi. AMBYAR," tuturnya. [Democrazy/pkr]
