DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Keberadaan tersangka kasus dugaan korupsi Harun Masiku belum terdeteksi meski red notice telah diterbitkan NCB Interpol.
Polisi menyebut proses pencarian Harun Masiku masih berjalan dan membutuhkan waktu yang lama.
"Setiap negara yang menerima red notice itu, memang dia punya kewajiban untuk mencari dan apabila menemukan itu melakukan koordinasi dengan negara peminta, kemudian akan mengirim kembali kepada negara peminta. Nah sekarang ini masih prosesnya berjalan," ujar Kadiv Hubinter Polri Irjen Johni Asadoma saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (28/9/2021).
"Ya belum ada tanda-tandalah. Masih berjalan, masih berjalan. Biasa proses itu memang tidak cepat, butuh waktu yang lama," sambungnya.
Johni menekankan red notice Harun Masiku masih aktif hingga saat ini.
Nantinya, NCB Interpol akan bertanya kepada Polri apakah red notice Harun Masiku masih dibutuhkan atau tidak.
"Ya red notice-nya masih aktif, red notice itu kan dikeluarkan setiap 5 tahun. Lima tahun lagi kemudian Interpol akan menanyakan, 'masih dibutuhkan atau tidak?'. Berarti tergantung analisa kita nanti," tutur Johni.
Sementara itu, Johni mengatakan peran masyarakat juga dibutuhkan dalam pencarian Harun Masiku.
Dia menjelaskan Indonesia tidak hanya memiliki satu red notice, melainkan banyak.
"Itu (red notice Harun diterbitkan ke publik) tergantung penyidikan. Saya rasa masyarakat kalau tahu memberikan informasi ya bagus-bagus saja gitu. Masyarakat kan melihat suatu tindakan yang melanggar hukum bisa melapor kepada polisi kan, jadi tidak masalah. Tapi polisi terus bekerja semuanya, Interpol dengan jaringan. Karena kita kan punya red notice itu kan bukan cuma satu, banyak red notice kita," imbuhnya.
Sebelumnya, red notice terhadap Harun Masiku telah terbit di 194 negara yang menjadi anggota NCB Interpol.
Namun, hingga saat ini belum ada satu pun negara yang berhasil mendeteksi Harun Masiku.
"Sudah beberapa negara merespons permintaan kita dan menyatakan bahwa subjek (Harun Masiku) belum ditemukan dalam data perlintasan di negara mereka," ujar Sekretaris NCB Interpol Indonesia Divisi Hubinter Polri Brigjen Amur Chandra Juli Buana kepada wartawan, Kamis (12/8).
KPK Sebut Harun Masiku di Luar Negeri
Adapun KPK mengaku berhasil melacak keberadaan DPO Harun Masiku.
Deputi Penindakan KPK Karyoto mengungkapkan Harun Masiku tengah berada di luar negeri.
"Hanya saja karena tempatnya tidak di dalam (negeri). Kita mau ke sana juga bingung. Pandemi sudah berapa tahun," ujar Karyoto dalam konferensi pers, Selasa (24/8).
Karyoto mengaku sangat bernafsu melakukan penangkapan saat mengetahui keberadaan Harun Masiku.
Saat itu Ketua KPK Firli Bahuri pun sempat memerintahkannya tapi belum ada kesempatan.
"Saya sangat nafsu sekali ingin menangkapnya. Waktu itu Pak Ketua (Firli Bahuri) sudah perintahkan, kamu berangkat, saya siap, Pak, tapi kesempatannya yang belum ada," ujarnya.
Informasi lain menyebutkan, Harun Masiku berada di Indonesia. Informasi itu disampaikan Ronal P Sinyal, penyidik KPK yang saat ini tengah dinonaktifkan buntut polemik tes wawasan kebangsaan (TWK).
Ronal berada dalam satu tim dengan Harun Al Rasyid sebagai ketua satuan tugas (kasatgas) yang memburu Harun Masiku. Namun Harun Al Rasyid juga dinonaktifkan karena TWK.
Ronal mengatakan Harun Masiku berada di Indonesia. Bahkan Ronal tahu siapa saja yang menyokong Harun Masiku.
"Kalau menurut data yang saya punya, saya dapat info update-nya sampai Agustus kemungkinan besar 80 persen tahu lokasinya di mana. Cuma kenapa bisa saya tindak lanjuti? Kan yang pertama saya kan lagi nonaktif ya, jadi yang kedua seandainya pun ditangkap kami juga khawatir takutnya nanti modelnya kayak bansos, jadi tokoh-tokoh orang di belakangnya itu malah tidak digali lebih dalam," ucap Ronal, Senin (6/9).
Ronal meyakini urusan Harun Masiku berkembang. Oleh sebab itu, dia berharap bila kelak Harun Masiku ditangkap maka penyidikan harus diupayakan menjerat orang-orang lain yang mendukung pelarian Harun Masiku.
"Kalau saya lihat dengan orang-orang yang men-support beliau sih, orangnya berkumpul di suatu tempat dan tempatnya itu bukan di luar (negeri), di Indonesia," imbuh Ronal. [Democrazy/detik]
