DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda meminta agar rencana renovasi ruangan Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim dan staf khususnya dengan pagu anggaran Rp 6,5 miliar dibatalkan.
Kemendikbud-Ristek menegaskan renovasi tersebut merupakan hal mendesak.
"Urgensi penataan ruangan di lantai 2 Gedung A Kemendikbud-Ristek adalah untuk menghadirkan lingkungan kerja yang aman dan sesuai dengan protokol kesehatan," ujar Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud-Ristek Anang Ristanto kepada wartawan, Sabtu (11/9/2021).
Anang mengatakan sejumlah ruangan di Kemendikbud-Ristek sudah lama tidak direnovasi, salah satunya ruang kerja yang sekarang ditempati Nadiem. Anang menyebut renovasi harus segera dilakukan.
"Berdasarkan data Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa, renovasi pada lingkungan Gedung A terakhir kali dilakukan untuk memperbaiki ruangan perpustakaan yang berada di lantai 1 pada 2016. Serta pembongkaran relief di Plaza Insan Berprestasi pada 2019. Sedangkan renovasi pada ruangan kerja Menteri dan para staf ahli sudah lama tidak dilakukan," tuturnya.
Anang mengatakan Kemendikbud-Ristek memang memerlukan ruangan baru.
Alasannya, ada lima pejabat eselon I yang belum memiliki ruangan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan Kemendikbud dan Kemenristek digabung.
"Renovasi yang dilakukan pada keseluruhan lantai 2 Gedung A Kemendikbud-Ristek merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 yang mengamanatkan penggabungan unsur Riset dan Teknologi ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," kata Anang.
"Hal ini menyebabkan adanya perubahan struktur organisasi dan penambahan pimpinan tinggi madya/pejabat eselon I staf ahli Menteri sebanyak lima orang. Renovasi dilakukan untuk menyiapkan ruangan bagi para pejabat baru beserta tim kerjanya, sekretariat tata usaha pimpinan, ruang kerja staf khusus Menteri, serta ruangan Menteri," imbuhnya.
Sebelumnya, Komisi X DPR mengomentari anggaran Rp 6,5 miliar Kemendikbud-Ristek untuk merenovasi ruang kerja Nadiem dan stafsusnya. Komisi X menilai renovasi itu tidak mendesak.
"Nggak urgen menurut saya ya, setahu saya, kantor Kementerian masih cukuplah ya untuk dipakai walaupun belum direnov dalam tempo lama," kata Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda kepada wartawan, Jumat (10/9).
Huda meminta Kemendikbud-Ristek melakukan penghematan. Dia juga meminta anggaran itu dibatalkan.
"Saya setuju semangat di penghematan, dan kalau belum kontrak, saya kira dibatalkan saja," ujarnya.
Anggota Komisi X DPR F-Demokrat Bramantyo Suwondo meminta Kemendikbud-Ristek bijaksana menggunakan anggaran.
Menurutnya, anggaran sebaiknya difokuskan untuk keperluan pandemi Corona.
"Menurut saya, di tengah situasi pandemi yang masih berlanjut seperti sekarang ini, Kemendikbud harus bijaksana dalam menggunakan anggaran yang ada. Sebagaimana yang kita ketahui, pada masa-masa pandemi seperti sekarang ini, Kemendikbud mengalami refocusing anggaran beberapa kali," ujarnya. [Democrazy/dkp]
