DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Sebanyak 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pemecatan oleh Pimpinan KPK Firli Bahuri Cs.
Mereka diberhentikan sebagai pegawai KPK per 30 September.
Puluhan pegawai KPK itu mempertanyakan sikap Jokowi yang hingga kini belum merespons pemecatan tersebut.
Dalam suratnya, mereka menilai tes wawasan kebangsaan (TWK) alih status menjadi ASN bermasalah dan melukai perasaan pegawai.
"Pak Presiden kami yang baik, TWK di KPK sangat bermasalah dan melukai kami sebagai rakyat. Namun entah kenapa Pak Presiden belum tergerak untuk menuntaskan masalah ini," demikian penggalan isi surat tersebut, Rabu (15/9).
Beberapa lembaran surat itu ditulis oleh para pegawai dan dimasukkan ke dalam kotak yang akan diserahkan kepada Jokowi.
Proses penulisan surat tersebut dilakukan bersamaan dengan aksi mereka di depan Gedung KPK C1, beberapa saat usai KPK mengumumkan sebanyak 57 pegawai tak lulus TWK akan resmi berhenti per 30 September mendatang.
Selain sejumlah pegawai yang tak lulus TWK, aksi juga dihadiri para pegiat antikorupsi seperti LBH Jakarta, YLBHI, dan PP Muhammadiyah. Hadir pula mantan pimpinan KPK periode 2015-2019, Saut Situmorang.
Dalam orasinya, Saut mengatakan aksi tersebut sejalan dengan jargon Revolusi Mental Jokowi. Saut menilai para pegawai tak lulus TWK bukan pengemis.
Menurutnya, mereka hanya memperjuangkan hak dalam menegakkan keadilan.
"Yang kita lakukan saat ini sejalan dengan revolusi mental Presiden Jokowi, poin paling atas dari revolusi mental adalah integritas, kita harus ingatkan itu lagi," kata Saut.
Tim kuasa hukum 57 pegawai KPK, Saor Siagian mengatakan para pegawai yang tersingkir dari KPK adalah mereka yang tak bisa diajak kompromi.
Saor menuding Ketua KPK Firli Bahuri adalah orang bermasalah karena merancang TWK untuk memecat para pegawai KPK berintegritas.
"Para pelanggar etik inilah yang merancang TWK dan pemecatan para pegawai yang enggan diajak kompromi," kata Saor. [Democrazy/cnn]
