DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Politisi Partai Demokrat, Soeyoto menyebut, utang Indonesia itu sudah ada sejak pemerintahan Presiden Soekarno.
“Pastinya sejak jaman Bung Karno juga sudah utang. Bedanya keberanian banyaknya itu,” ujar Soeyoto, seperti dilansir dari akun Twitternya, Kamis, 26 Agustus 2021.
Kata Soeyoto, akumulasi jumlah utang enam presiden lebih kecil ketimbang Presiden Jokowi (Jokowi).
“Akumulasi jumlah utang 6 presiden lebih kecil dari 1 presiden terakhir. Apa tidak wow?,” tegasnya.
Sebagai informasi tambahan, pemerintahan Presiden Soekarno telah mewariskan utang sebesar Rp32 triliun.
Angka tersebut tidak termasuk dengan utang Hindia Belanda sebesar Rp56 triliun.
Sementara itu, pemerintahan Presiden Soeharto telah mewariskan utang sebesar Rp551,4 triliun dengan PDB sebesar Rp955,6 triliun.
Di era kepemimpinan Presiden BJ Habibie, pemerintah telah mewariskan utang sebesar Rp938,8 triliun dengan PDB sebesar Rp1.099 triliun.
Memasuki era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, pemerintah mewariskan utang sebesar 1.271 triliun dengan PDB sebesar Rp1.491 triliun.
Sementara di era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri, pemerintah telah mewariskan utang sebesar 1.298 triliun dengan PDB sebesar Rp2.303 triliun.
Di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia mengalami pembengkakkan utang dari Rp1.298 triliun ke Rp2.608 triliun.
Hingga akhir Mei 2021, utang pemerintahan Presiden Jokowi sudah menembus angka Rp6.418 triliun.
Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Keuangan (Stafsus Menkeu), Yustinus Prastowo menilai pernyataan yang menyebut utang pemerintah dibebankan ke rakyat sebagai pernyataan yang mengecoh.
Pasalnya, menurut Yustinus Prastowo, Indonesia mampu menjaga kepercayaan investor dengan tata kelola yang baik dari masa ke masa.
“Pernyataan ini mengecoh, seolah baru kali ini pemerintah berutang. Justru sejarah menunjukkan Indonesia dari masa ke masa mampu menjaga kepercayaan investor dengan tata kelola yang baik,” cuitnya, Kamis, 26 Agustus 2021.
Maka dari itu, ia menegaskan bahwa utang pemerintah itu akan dibayar melalui APBN yang akuntabel.
“Utang dibayar melalui APBN yang akuntabel, sebagai output dari aktivitas ekonomi nasional,” pungkasnya. [Democrazy/pkr]
