Soal Pelarangan Pengibaran Bendera Merah Putih, Rocky Gerung: Bukti Jokowi Masih Hidupkan Isu SARA! | DEMOCRAZY News | Media Politik Penyeimbang -->

Breaking

logo

Rabu, 18 Agustus 2021

Soal Pelarangan Pengibaran Bendera Merah Putih, Rocky Gerung: Bukti Jokowi Masih Hidupkan Isu SARA!

Soal Pelarangan Pengibaran Bendera Merah Putih, Rocky Gerung: Bukti Jokowi Masih Hidupkan Isu SARA!

Soal Pelarangan Pengibaran Bendera Merah Putih, Rocky Gerung: Bukti Jokowi Masih Hidupkan Isu SARA!

DEMOCRAZY.ID - Pengamat politik, Rocky Gerung turut menyoroti adanya larangan pengibaran bendera Indonesia di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara.


Rocky menyebut, hal tersebut memiliki korelasi yang kuat dengan tragedi di tahun 1998.


"Sepertinya ada trauma dengan tragedi tahun 98, itu menandakan masih ada ketegangan sosial," ujar Rocky melalui kanal YouTube pribadinya, Rabu, 18 Agustus 2021.


Akibatnya, lanjut Rocky, aparat langsung melarang adanya pengibaran bendera Indonesia di PIK.


"Akibatnya sejumlah aparat melarang pemasangan bendera Indonesia di PIK," ujar dia.


Di samping itu, Rocky juga menyampaikan, fenomena larangan pengibaran bendera Indonesia tersebut sebagai bukti kalau Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menghidupkan isu SARA.


Lantas, ia pun turut membandingkan pemerintahan Presiden Jokowi dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).


Menurutnya, fenomena larangan pengibaran bendera Indonesia tersebut belum pernah terjadi di era pemerintahan SBY.


"Bukti Jokowi masih hidupkan isu SARA, zaman SBY enggak ada tuh," terangnya.


Rocky menilai negara terkesan seperti ingin memanjakan sebagian kecil masyarakat etnis Tionghoa.


"Negara terkesan terlalu memanjakan sebagian kecil masyarakat China," kata Rocky.


"Tidak semua masyarakat China memiliki kehidupan yang eksklusif, yang eksklusif yang dimanjakan negara," sambungnya.


Menurutnya, hal tersebut telah menunjukkan sikap kurang ajar negara kepada masyarakat etnis Tionghoa.


"Negara ini kurang ajar! Sambil memelihara ketegangan, dia memeras etnis China yang eksklusif," pungkasnya.


Sebelumnya, jagat media sosial telah dihebohkan dengan keberadaan video sejumlah aparat kepolisian yang melarang ormas untuk mengibarkan bendera Indonesia di PIK, Selasa, 17 Agustus 2021. [Democrazy/pkr]