Sebut Utang Indonesia Bisa Lunas Kalau Rakyat Bayar Pajak, Sri Mulyani Dianggap Seperti 'Kompeni' | DEMOCRAZY News | Media Politik Penyeimbang -->

Breaking

logo

Kamis, 26 Agustus 2021

Sebut Utang Indonesia Bisa Lunas Kalau Rakyat Bayar Pajak, Sri Mulyani Dianggap Seperti 'Kompeni'

Sebut Utang Indonesia Bisa Lunas Kalau Rakyat Bayar Pajak, Sri Mulyani Dianggap Seperti 'Kompeni'

Sebut Utang Indonesia Bisa Lunas Kalau Rakyat Bayar Pajak, Sri Mulyani Dianggap Seperti 'Kompeni'

DEMOCRAZY.ID - Klaim utang negara bisa terbayar bila warga taat membayar pajak seperti disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani sama saja bentuk melepas tanggung jawab.


Bila melihat pernyataan tersebut, Sri Mulyani Indrawati (SMI) seakan menyalahkan rakyat atas utang negara yang sudah menggunung.


"Pernyataan SMI di atas bermakna mau nyalahin rakyat bila pemerintah gagal bayar utang ya karena rakyat gagal bayar pajak. Kenapa pikirannya jadi seperti kompeni panjajah dulu ya?" kata mantan Menteri Keuangan era Presiden Soeharto, Fuad Bawazier, Kamis (26/8).


Fuad Bawazier juga memandang ada logika yang terbalik dari pemikiran Menteri Keuangan terbaik dunia ini. 


Dikatakan, masyarakat akan membayar pajak tanpa disuruh jika perekonomian tanah air tumbuh. Bila terus merosot, keyakinan itu pun ikut surut.


"Pengusaha yakin ekonomi bisa tumbuh jika kebijakan ekonomi pemerintah tidak salah. Dan, kebijakan ekonomi pemerintah tidak akan salah bila pejabatnya mumpuni dan tidak korup. Jadi, kesimpulannya saya, pesimis kita bisa bayar utang tanpa utang baru," tandasnya.


Sri Mulyani meyakini pemerintah bisa membayar tunggakan utang bila penerimaan pajak berhasil dikumpulkan.


Ia mengungkapkan, sepanjang 2020 lalu penerimaan pajak merosot hanya Rp 1.070 triliun. 


Jumlah ini jauh di bawah realisasi tahun 2019 sebesar Rp 1.332,7 triliun atau anjlok 19,7 persen.


"Penerimaan negara kita merosot, oleh karena itu kita masih harus mengalami defisit dan berutang. Namun, kita yakin bisa membayar lagi apabila penerimaan pajak bisa dikumpulkan," kata Sri Mulyani, Rabu kemarin (25/8).  [Democrazy/prc]