DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Politisi sekaligus mantan Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono mengomentari polemik soal utang di masa pemerintahan Presiden Jokowi yang mengalami peningkatan.
Arief Poyuono menilai, sebenarnya utang yang diambil oleh Presiden Jokowi tak perlu dipermasalahkan selama digunakan untuk menyejahterakan ratusan juta rakyat Indonesia.
Lantaran utang negara diprioritaskan untuk rakyat, maka dia meminta agar rakyat bisa membayar tagihan tersebut dengan disiplinmembayar pajak.
“Karna utang yang diambil Presiden Jokowi rakyat yang menikmati dari pengunaan utang, maka rakyat harus membayar dengan disiplin bayar pajak. Kalau ada masih ada pendapatannya untuk belanja dan bayar pajak PBB,” ujar Arief Poyuono dalam tulisannya dikutip pada Jumat, 26 Agustus 2021.
Jokowi Diprediksi Wariskan Utang Lebih dari Rp 10 Ribu T
Mengutip dari Tempo, Ekonom senior sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini setuju dengan langkah Badan Pemeriksa Keuangan yang mengingatkan pemerintah mengenai peningkatan utang selama masa pandemi Covid-19.
Apalagi, Didik mengatakan utang yang menjadi tanggungan pemerintah bukan hanya utang di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN sebesar Rp 6.527 triliun.
Namun, juga utang Badan Usaha Milik Negara sebesar Rp 2.143 triliun.
“Utang BUMN keuangan sebesar Rp 1053,18 triliun dan BUMN non-keuangan sebesar Rp 1089,96 triliun. Jadi, total utang pemerintah pada masa Jokowi sekarang sebesar Rp 8.670 triliun,” kata Didik dalam keterangan tertulis, Rabu, 24 Juni 2021.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti BUMN yang diminta dan dibebani tugas untuk pembangunan infrastruktur.
Pasalnya, kalau gagal bayar atau bangkrut, maka bebannya harus ditanggung APBN sehingga menjadi bagian dari utang pemerintah.
“Warisan utang Presiden Jokowi kepada presiden berikutnya bisa lebih Rp 10 ribu triliun,” imbuhnya. [Democrazy/skp]
