DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Pengamat politik Jamiluddin Ritonga membongkar kepentingan dibalik kritik yang dilontarkan Puan Maharani kepada pemerintahan Presiden Jokowi.
Kritik itu terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 yang dinilai kurang efektif.
Menurut Jamiluddin, kritik tersebut hanya basa basi untuk mengecoh masyarakat yang seolah-olah pro rakyat, dan itu tidak lain untuk kepentingan Pilpres 2024.
“Saya melihat ini basa basi politik demi memenangkan Pilpres 2024,” kata Jamiluddin, Jumat (23
Tak hanya Ketua DPR RI itu, elite PDI-Perjuangan lainnya seperti Effendi Simbolon dan Masinton Pasaribu pun kerap mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi belakangan ini.
Dosen Universitas Esa Unggul itu melihat bahwa kritik tersebut lebih berorientasi untuk kepentingan Puan pada Pilpres 2024 dan PDIP untuk memenangkan Pemilihan.
“Mereka melakukan hal itu untuk mengerek popularitas dan elektabilitas Puan dan partainya, seolah-olah mereka pembela rakyak terutama dalam penanganan Covid-19,” tutur Jamiluddin.
Sebelumnya, Puan Maharani mengkritik kebijakan pemerintah yang memberlakukan batas waktu makan di rumah makan dengan waktu 20 menit.
Puan khawatir kebijakan batas waktu makan tersebut akan menjadi lelucon oleh masyarakat.
Putri Megawati Soekarnoputri itu juga mengkritik terkait dengan data anak yatim-piatu yang terdampak pandemi Covid-19.
Sementara itu, politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon mengkritik pemerintah di dalam menanggulangi pandemi lantaran ogah menerapkan lockdown sejak awal guna menekan penularan Covid-19.
Menurut Effendi, angka penularan virus Corona bisa dikendalikan dengan cara melakukan lockdown.
Hal itu menurut dia berdasarkan sifat dari pandemik yang bermutasi melalui orang.
“Kalau berdasarkan kepada sifat dari pandemi ini, bisa dilonggarkan melalui lockdown, karena mutasinya oleh orang, bukan melalui barang, bukan melalui airbone,” kata Effendi, Minggu (1/8).
Menurut Effendi, lockdown lebih baik, tetapi harus menghabiskan anggaran hingga Rp 1.000 triliun.
“Mau seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan. Itu saja, daripada sekarang tidak lockdown, PSBB, PPKM-lah. Di sisi lain uang habis, Rp 1.000 triliun lebih satu tahun. Siapa yang mau mempertanggungjawabkan padahal for nothing, zero. Tidak ada,” ujarnya.
Kritik juga terlontar dari Anggota Fraksi PDIP DPR RI Masinton Pasaribu yang terang-terangan mengkritik pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan soal Covid-19 sudah terkendali.
Mantan aktivis 98 itu juga mengkritik Luhut Panjaitan selaku koordinator PPKM Darurat dan PPKM Level Level 4 yang menyatakan Covid-19 terkendali.
“Kalau terkendali itu basic-nya harus jelas, dasarnya apa? Buktinya, kan, melonjak di mana-mana. Artinya, itu pernyataan yang menggampangkan soal. Sementara Covid-19 ini tidak bisa hari ini dibilang terkendali, tau-tau besok penyebarannya sangat cepat,” tutur Masinton, Rabu (4/8).
Selain itu, kritikan juga datang dari Ketua DPR RI Puan Maharani terkait aturan makan di warung maksimal 20 menit dalam penyesuaian PPKM Level 4.
“Pemerintah harus bisa menjelaskan mengapa aturan batasan waktu makan tersebut bisa dianggap efektif untuk mencegah penularan. Kemudian soal teknis pengawasannya bagaimana? Apakah hanya perlu kesadaran masyarakat atau bagaimana? Ini harus dijelaskan rinci,” kata Puan di Jakarta, Selasa (27/7).
“Kalau ini dibiarkan tanpa penjelasan dan akhirnya hanya menjadi lelucon di tengah masyarakat, saya khawatir ini justru akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ujar alumnus Universitas Indonesia itu. [Democrazy/jpnn]
