Sebut Indonesia Masih Butuh BPIP, Politikus PDIP: Di Daerah Ada Warga Tak Tahu Pancasila | DEMOCRAZY News | Media Politik Penyeimbang -->

Breaking

logo

Rabu, 18 Agustus 2021

Sebut Indonesia Masih Butuh BPIP, Politikus PDIP: Di Daerah Ada Warga Tak Tahu Pancasila

Sebut Indonesia Masih Butuh BPIP, Politikus PDIP: Di Daerah Ada Warga Tak Tahu Pancasila

Sebut Indonesia Masih Butuh BPIP, Politikus PDIP: Di Daerah Ada Warga Tak Tahu Pancasila

DEMOCRAZY.ID - Desakan agar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dibubarkan bergulir karena lembaga itu justru banyak memicu kontroversi, alih-alih menjadi pemersatu bangsa. 


Teranyar, BPIP membuat kontroversi karena tema lomba menulis artikel yang dianggap membenturkan Pancasila dengan Islam. 


BPIP pun meminta maaf dan sudah mengganti tema lomba tersebut.


Wakil Ketua Komisi II Fraksi PDIP DPR, Junimart Girsang, berpandangan BPIP masih diperlukan untuk melakukan pembinaan ideologi kepada masyarakat. 


Ia mencontohkan masih ada kelompok masyarakat yang sampai saat ini belum memahami ideologi Pancasila.


"Lembaga BPIP saat ini masih sangat dibutuhkan dalam rangka pembinaan ideologi. Contoh lainnya adalah bagaimana mirisnya ketika melihat, mendengar di daerah bahwa masyarakat sudah tidak tahu isi Pancasila apalagi nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Inikan menyangkut ideologi dalam berbangsa-bernegara," kata Junimart, Rabu (18/8).


Karena itu, kata dia, siapa saja yang mendesak agar BPIP yang digagas Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri ini dibubarkan, sebaiknya langsung meminta penjelasan terkait capaian kerja BPIP.


"Maka apabila ada suara atau desakan-desakan untuk membubarkan BPIP dengan alasan tidak perlu dan tidak berguna, saran saya sebaiknya pendesak-pendesak itu bisa langsung ke BPIP meminta penjelasan tentang fakta dan target capaian program kerja BPIP ke depan sesuai dasar pembentukannya," kata dia.


Politikus asal Sumut itu menjelaskan latar belakang BPIP dibentuk karena adanya fakta yang di lapangan dan berdasarkan kajian ilmiah serta akademik. 


Dengan dasar itu, kata dia, terbit Perpres No. 7/ 2018 tentang BPIP yang sebelumnya dalam bentuk unit kerja yakni Perpres 54/2017.


"Pembentukan esensinya adalah sebagai aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara yang terencana, sistematis dan terpadu," jelasnya.


Dalam program pembinaan Pancasila, Junimart menuturkan BPIP membuat sejumlah program kerja yang masih dijalankan sampai saat ini.


"Menurut saya sampai saat ini BPIP sebagai mitra kerja di Komisi II masih concern dengan tugas-tugasnya dan bisa diterima ketika ada pertanyaan-pertanyaan dan minta penjelasan dari komisi II menyangkut adanya program kerja BPIP yang terdengar 'kontroversial' di masyarakat," ucap Junimart.


Kepada komisi II, Junimart menuturkan BPIP menjelaskan beberapa program kerja dengan memberikan praktik pengertian nilai Pancasila di lapangan. 


BPIP sejauh ini terus berupaya meluruskan pengertian yang dianggap keliru lewat seminar.


"BPIP menjelaskan, meluruskan beberapa program-program kerja tersebut dengan memberikan beberapa contoh bahwa dalam praktuk kehidupan di masyarakat pengertian dan nilai-nilai Pancasila dibenturkan dengan agama demikian juga sebaliknya," kata dia.


"Maka tugas dan kewajiban BPIP meluruskan fakta ini kepada masyarakat termasuk kepada para penyelenggara negara melalui seminar seminar dan bntuk pertemuan resmi lainnya," tutup Junimart. [Democrazy/kpr]